Presiden Trump Merilis Sejumlah Perintah Eksekutif – Sejarah, Definisi dan Mengapa Perintah Eksekutif Disebut Topik Sensitif?

Presiden Trump Merilis Sejumlah Perintah Eksekutif – Sejarah, Definisi dan Mengapa Perintah Eksekutif Disebut Topik Sensitif?

Setelah menyampaikan pidato pelantikan, pada Senin (20/01), Trump menuju ke suatu arena olahraga di Washington DC, tempat para pendukungnya berkumpul. Dia kemudian berjalan ke panggung, menduduki sebuah kursi, dan menandantangani sejumlah perintah eksekutif di atas meja kecil.

Sesaat setelah dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, pada Senin (20/01), Donald Trump menandatangani sejumlah perintah eksekutif di hadapan para pendukungnya di suatu arena olahraga di Washington DC.

"Dapatkah Anda membayangkan Joe Biden melakukan ini?" tanyanya kepada hadirin.

Trump diperkirakan akan menandatangani lebih dari 200 tindakan eksekutif pada Senin (20/01).

Langkah Trump akan mencakup perintah eksekutif, yang mengikat secara hukum, serta arahan presiden yang biasanya tidak mengikat.

Trump telah menjanjikan perintah eksekutif yang amat beragam, mulai dari meningkatkan program kecerdasan buatan, membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge), hingga membuka arsip soal pembunuhan John F Kennedy pada 1963.

Selama masa jabatan sebelumnya, Trump menandatangani 220 perintah eksekutif, beberapa di antaranya digugat di pengadilan.

Apa itu perintah eksekutif?

Trump menandatangani 220 perintah eksekutif saat pertama menjabat.

Perintah eksekutif adalah perintah tertulis yang dikeluarkan oleh presiden kepada pemerintah federal yang tidak memerlukan persetujuan Kongres.

Perintah tersebut bisa mencakup perubahan kebijakan yang dramatis, seperti persetujuan Trump untuk membangun dua jaringan pipa minyak yang ditentang dengan sengit pada 2017, hingga urusan biasa, seperti instruksi Barack Obama tentang penutupan kantor-kantor pemerintah selama setengah hari pada malam Natal 2015.

Kewenangan untuk mengeluarkan perintah tersebut berakar pada Pasal II Konstitusi AS, yang menyatakan: "Kekuasaan eksekutif akan dilimpahkan kepada presiden Amerika Serikat."

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Mengapa presiden merilis perintah eksekutif?

Roosevelt mengeluarkan ribuan perintah eksekutif.

Perintah eksekutif terkadang dibuat selama masa perang atau untuk mencegah krisis dalam negeri.

Pada Februari 1942, Presiden Franklin D Roosevelt menandatangani perintah eksekutif yang mengarah pada pembentukan pusat penahanan untuk sekitar 120.000 warga Amerika keturunan Jepang.

Pada 1952, Presiden Harry Truman mengeluarkan perintah yang menempatkan industri baja di bawah kendali pemerintah guna menghindari pemogokan.

Pada hari pertamanya menjabat, 20 Januari 2021, Biden menandatangani perintah yang memulai proses bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris 2015, yang secara resmi ditinggalkan oleh pendahulunya, Trump.

Menteri Luar Negeri Biden, Antony Blinken, mengatakan bahwa perintah tersebut "untuk membantu kita semua menghindari pemanasan global yang dahsyat".

Siapa yang bisa membatalkannya?

Perintah eksekutif harus dikeluarkan dalam batasan hukum. Secara teori, setiap perintah eksekutif harus "ditinjau oleh Kantor Penasihat Hukum untuk mengetahui bentuk dan legalitasnya". Hal ini tidak selalu terjadi.

Jika suatu perintah dianggap menyimpang dari batasan yang dapat diterima, perintah tersebut dapat dikenakan tinjauan hukum.

Kongres juga dapat mengesahkan undang-undang untuk mengesampingkan perintah eksekutif, tetapi presiden masih memiliki hak veto atas undang-undang tersebut, jelas Constitution Center.

Mengapa perintah eksekutif adalah topik yang sensitif?

Perintah eksekutif cenderung kontroversial karena perintah tersebut mengabaikan persetujuan Kongres, sehingga presiden dapat bertindak sendiri.

Partai Republik berhasil menggugat Obama atas sebagian perubahannya dalam bidang layanan kesehatan pada 2010, dengan alasan bahwa ia telah melampaui kewenangan konstitusionalnya ketika ia secara sepihak menunda batas waktu pertanggungan asuransi.

Larangan perjalanan Trump ke beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim sangat kontroversial, dan Biden mengakhirinya setelah menjabat presiden.

Presiden AS juga dapat mengeluarkan perintah eksekutif ketika anggota Kongres bertindak terlalu lambat atau ketika presiden merasa perlu menyempurnakan rincian undang-undang baru.

Seberapa sering presiden AS merilis perintah eksekutif?

Setiap presiden bebas merilis perintah eksekutif.

Franklin D Roosevelt mengeluarkan perintah eksekutif terbanyak, yaitu 3.721 selama 12 tahun masa jabatannya. Woodrow Wilson dan Calvin Coolidge masing-masing menandatangani 1.803 dan 1.203 perintah.

Adapun Trump menandatangani 220 perintah eksekutif selama masa jabatan pertamanya.

Sebagai perbandingan, Joe Biden mengeluarkan 160 perintah eksekutif. Kemudian Barack Obama dan George W Bush, yang keduanya menjabat dua periode berturut-turut, masing-masing mengeluarkan 277 dan 291 perintah.

Bisakah presiden baru membatalkan perintah eksekutif presiden sebelumnya?

Beberapa tahun terakhir, presiden terbaru semakin sering menggunakan perintah eksekutif untuk membatalkan perintah pendahulu mereka.

Pada 2017, Trump memulai dengan merilis perintah eksekutif yang menargetkan Obamacare.

Biden mencabut deklarasi darurat pemerintahan Trump yang membantu mendanai pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko serta mengakhiri larangan perjalanan di beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Ia juga mengembalikan AS ke perjanjian iklim Paris.

Sekarang, Trump berjanji untuk menandatangani serangkaian perintah eksekutif beberapa saat setelah dilantik, yang mencakup berbagai isu mulai dari imigrasi dan deportasi hingga lingkungan dan hak transgender.