Konten Media Partner

RUU TNI akan Disahkan DPR, Mahasiswa Ancam Gelar Unjuk Rasa di Berbagai Kota

20 Maret 2025 10:25 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical

RUU TNI akan Disahkan DPR, Mahasiswa Ancam Gelar Unjuk Rasa di Berbagai Kota

Walaupun mendapat penolakan di masyarakat, DPR rencananya akan mengesahkan revisi UU TNI dalam rapat paripurna pada Kamis (20/03). Mahasiswa dan pegiat prodemokrasi mengancam akan menggelar unjuk rasa untuk menolaknya.
Pada Rabu (19/03), Komisi I DPR dan pemerintah telah sepakat untuk membawa revisi UU TNI ke rapat paripurna DPR pada Kamis (20/03) untuk disahkan.
Delapan fraksi di Komisi I DPR menyetujui RUU TNI untuk disahkan dalam rapat paripurna.
"Apakah dapat disetujui?" tanya Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Selasa (18/3/2025).
"Setuju," jawab seluruh peserta rapat.
Sikap DPR yang berkukuh mengesahkan RUU TNI menjadi UU bertolak belakang dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Kalangan akademisi, mahasiswa, aktivis prodemokrasi, serta LSM, terus menyuarakan aspirasinya untuk menolak revisi UU TNI.
Pada Kamis (20/03), mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di sejumlah kota menyatakan akan menggelar unjuk rasa untuk menolak pengesahan UU itu.
Mereka menganggap revisi itu membuka peluang bagi munculnya kembali praktek Dwi Fungsi ABRI seperti di masa rezim Suharto berkuasa.
Anggapan seperti ini ditolak oleh para politikus di DPR. Mereka mengeklaim revisi UU TNI ini justru untuk memagari agar TNI tidak kembali berpolitik.
Setidaknya ada tiga pasal yang direvisi, tetapi yang paling dikritik adalah pasal yang memberi jalan bagi perwira TNI menduduki posisi penting di sejumlah lembaga pemerintah atau kementerian.

Temui Presiden Prabowo, pimpinan Komisi I DPR bahas RUU TNI

Sebekumnya, pimpinan Komisi I DPR Utut Adianto bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Rabu (19/03).
Pertemuan ini terjadi menjelang pengesahan revisi UU TNI oleh DPR dan penolakan oleh masyarakat.
Usai pertemuan, Utut tidak menjelaskan apa saja yang dibahas. Dia hanya meminta untuk menunggu rapat paripurna DPR pada Kamis (20/03).
Berita ini akan diperbarui secara berkala.