Belajar dari China

Ilustrasi bendera China. Foto: Samuel Borges Photography/Shutterstock

Coba bayangkan sebentar: Anda adalah Deng Xiaoping di tahun 1992, berdiri di hadapan para pejabat provinsi di kawasan tambang tanah jarang Mongolia Dalam, mengucapkan satu kalimat yang kelak menjadi nubuat paling akurat dalam sejarah industri modern: "Timur Tengah punya minyak, China punya tanah jarang."

Kalimat itu diucapkan tiga puluh empat tahun sebelum dunia hari ini gelagapan mencari pasokan alternatif magnet permanen dan semikonduktor di luar genggaman Beijing.

Yang paling mengesankan dari kalimat itu bukanlah kecerdasannya dalam membaca masa depan, melainkan kesabaran satu generasi penuh pejabat yang mengikutinya secara konsisten, tanpa tergoda untuk mengubah arah kebijakan setiap kali rezim atau menteri berganti. Jika kita ingin jujur mengukur diri, pertanyaan yang lebih pedas untuk diajukan bukan "mengapa China begitu piawai", melainkan "mengapa kita tidak pernah cukup sabar untuk melakukan hal yang sama".

***

Kesalahan paling umum ketika membedah kesuksesan China adalah membacanya sebagai satu keajaiban tunggal — seolah ada satu kebijakan sakti yang membuat mereka melompat dari negara berkembang menjadi penguasa rantai pasok mineral dan teknologi kritis dunia. Kenyataannya jauh lebih rumit dan justru lebih layak ditiru: China membangun kapabilitasnya lewat 4 pilar yang bergerak secara konvergen dalam waktu bersamaan, saling menopang satu sama lain selama puluhan tahun tanpa henti.

Pilar Pertama: Memanggil Pulang Otak yang Sempat Pergi

Pada 1994, ketika banyak ilmuwan terbaik China memilih menetap di laboratorium-laboratorium Barat setelah menempuh pendidikan di sana, Chinese Academy of Sciences meluncurkan Program Seratus Talenta (Hundred Talents Program), secara sengaja merancang skema "reverse brain drain" untuk memanggil pulang ilmuwan muda berusia di bawah 45 tahun. Program ini bukan basa-basi seremonial; dalam beberapa tahun pertama saja lebih dari seribu sembilan ratus ilmuwan berhasil direkrut kembali.

Ketika skala itu dirasa belum cukup, pada 2008 pemerintah pusat meluncurkan program yang lebih ambisius: Thousand Talents Plan, yang dirancang khusus untuk memulangkan seribu akademisi, eksekutif korporat, dan pengusaha diaspora China berusia di bawah 55 tahun.

Program ini lahir dari visi Kongres Nasional Partai Komunis ke-17 pada 2007 yang secara eksplisit merumuskan "Strategi Talenta Adidaya".

Hasilnya nyata: dalam satu dekade, program ini berhasil menarik kembali 7 hingga 8 ribu talenta tingkat tinggi. Diaspora tidak diperlakukan sebagai kerugian permanen yang harus diratapi, melainkan sebagai aset yang secara aktif "dipanen kembali" melalui insentif berupa dana riset, laboratorium, dan jabatan strategis yang dirancang khusus agar pulang menjadi pilihan rasional, bukan pengorbanan.

Pilar Kedua: Memaksa Negara dan Swasta Berjalan Seiring, Bukan Saling Menunggu

Pilar kedua adalah kolaborasi negara-swasta yang dipaksakan secara terstruktur, yang paling jelas terlihat dalam konsolidasi industri tanah jarang. Pada awal 2000-an, sektor tanah jarang China sesungguhnya kacau-balau — dipenuhi lebih dari seratus perusahaan kecil, banyak beroperasi secara ilegal, saling membanting harga di pasar ekspor hingga merugikan kepentingan strategis nasional.

Alih-alih membiarkan pasar "mengatur dirinya sendiri", pemerintah pusat pada 2010 menerbitkan pedoman resmi untuk memfasilitasi merger dan akuisisi di sektor tersebut, sehingga memaksa perusahaan swasta kecil melebur ke dalam badan usaha milik negara yang lebih besar. Proses ini berlanjut pada 2011 ketika sektor tersebut direstrukturisasi menjadi enam kelompok BUMN raksasa, masing-masing diberi monopoli regional dengan integrasi vertikal penuh dari pertambangan hingga pemrosesan.

Uniknya, konsolidasi ini tidak berhenti di titik itu. Setelah putusan Organisasi Perdagangan Dunia pada 2014 yang mengecam kebijakan ekspor tanah jarang China, pemerintah justru memanfaatkan momentum itu untuk mengonsolidasikan kendali lebih jauh, bukan melonggarkannya.

Puncaknya terjadi pada 2021, ketika enam kelompok BUMN tadi disederhanakan lagi menjadi hanya dua konglomerat opak yang menguasai seluruh rantai pasok: China Rare Earth Group dan China Northern Rare Earth Group. Pola yang sama terlihat di sektor semikonduktor: pemerintah membentuk National Integrated Circuit Industry Investment Fund, yang lebih dikenal sebagai "Big Fund", pada 2014, yang dalam tiga putaran pendanaan sejak saat itu berhasil menghimpun lebih dari RMB 683 miliar atau sekitar USD 94 miliar untuk disuntikkan ke perusahaan swasta dan negara di sektor chip.

Negara tidak menggantikan peran swasta, tetapi juga tidak sekadar menonton dari pinggir lapangan — negara menjadi arsitek yang memaksa konsolidasi dan menyuntikkan modal dalam skala yang tidak mungkin dijangkau perusahaan swasta sendirian.

Pilar Ketiga: Kebijakan dan Strategi yang Ditulis dengan Horizon Puluhan Tahun

Pilar ketiga adalah kebijakan industri yang dirancang dengan horison waktu yang jauh melampaui satu periode pemerintahan. Made in China 2025, yang diluncurkan pada 2015, bukanlah dokumen berdiri sendiri, melainkan puncak dari fondasi yang sudah diletakkan setahun sebelumnya lewat National IC Promotion Guidelines pada 2014 dan terus diperkuat lewat Rencana Lima Tahun ke-14 (2021–2025) yang secara eksplisit menjadikan semikonduktor sebagai prioritas teknologi strategis nasional yang menuntut upaya seluruh elemen masyarakat. Total dana yang digelontorkan untuk mendukung visi ini disebut melampaui USD 300 miliar, dengan sekitar USD 130 miliar dialokasikan khusus untuk sektor semikonduktor.

Yang membedakan pendekatan ini dari sekadar proyek mercusuar adalah keajegannya: setiap Rencana Lima Tahun berikutnya tidak membatalkan atau mengubah arah secara drastis dari rencana sebelumnya, melainkan menaikkan levelnya secara bertahap dan konsisten, seolah seluruh birokrasi negara membaca dari naskah cetak biru yang sama selama lebih dari satu dekade.

Pilar Keempat: Keajegan Eksekusi Selama Tiga Dekade Penuh

Pilar terakhir, dan barangkali yang paling sulit ditiru, adalah keajegan eksekusi. Dari kalimat Deng Xiaoping pada 1992 hingga terbentuknya duopoli tanah jarang penuh pada 2021, dibutuhkan hampir tiga dekade kesabaran kebijakan yang tidak tergoda untuk berbelok arah meski pergantian kepemimpinan terjadi berkali-kali di internal Partai Komunis. Setiap tahap—dari akuisisi teknologi asing oleh dua BUMN dekat Deng Xiaoping pada 1995, konsolidasi paksa perusahaan swasta ilegal pada 2010–2011, hingga penyederhanaan akhir menjadi dua konglomerat pada 2021—dijalankan sebagai bagian dari satu alur cerita yang sama, bukan proyek-proyek terpisah yang lahir dari inisiatif menteri yang berbeda-beda dan mati begitu sang menteri diganti.

***

Membaca ulang empat pilar ini, sulit untuk tidak menempatkannya sebagai cermin yang menyayat bagi Indonesia. Kita memiliki program pemulangan diaspora periset, tetapi skalanya jauh dari ambisius dan jarang disertai insentif konkret yang membuat pulang menjadi pilihan rasional dibandingkan tetap bertahan di laboratorium di luar negeri. Indonesia membentuk BIM dan Perminas sebagai kelembagaan baru, tetapi belum terlihat apakah keduanya akan memaksa konsolidasi rantai pasok mineral kritis setegas cara Beijing melebur lebih dari seratus perusahaan tanah jarang menjadi dua konglomerat raksasa.

Kita punya rencana pembangunan jangka menengah, tetapi terlalu sering berubah arah setiap kali kabinet berganti, alih-alih dijalankan secara konsisten lintas periode kepemimpinan selama tiga dekade, seperti yang dilakukan China terhadap komoditas tanah jarang dan semikonduktor.

Pertanyaan yang paling jujur untuk diajukan sekarang bukan lagi "apakah kita punya kekayaan mineral yang cukup?" — jawabannya sudah lama kita ketahui.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah kita punya kesabaran kelembagaan untuk menjalankan strategi konvergen ini selama tiga puluh tahun tanpa putus, memanggil pulang diaspora dengan insentif nyata, memaksa konsolidasi negara-swasta yang tegas, menulis kebijakan dengan horizon generasi, dan yang paling penting, menjaga keajegan eksekusi lintas pergantian pemerintahan — ataukah kita akan terus mengulang pola lama: meluncurkan program besar dengan gegap gempita, lalu membiarkannya layu begitu perhatian publik dan pucuk kepemimpinan berpindah ke isu lain?