Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Konten Media Partner
Kebijakan Gibran Coret Anggaran Mobil Listrik Dapat Tanggapan dari Pengamat
2 November 2022 17:29 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
SOLO - Keputusan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming untuk mencoret anggaran pembelian mobil listrik sebagai kendaraan dinas baru untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tahun 2023 mendatang mendapat tanggapan dari pengamat transportasi , Djoko Setijowarno.
ADVERTISEMENT
Djoko mendukung keputusan yang diambil Gibran. Ia menilai langkah yang diambil Wali Kota Solo tersebut sangat tepat karena kebutuhan setiap daerah tidak sama.
"Betul itu (langkah Gibran) daerah tidak usah ikut-ikutan pusat. Pusat uangnya banyak. Misal dana membeli mobil listrik bisa untuk subsidi lain, seperti Batik Solo Trans (BST) yang saat ini sudah berbayar," terangnya saat dikonfirmasi, Rabu (02/10/2022).
"Pakai yang ada saja, mobilnya masih bagus? Kecuali mobilnya sudah tidak layak. Mobil listrik itu lifestyle, urgent-nya apa? Tidak usah ikut-ikut pusat. Daerah lebih baik uangnya digunakan untuk yang lain," sambungnya.
Selain itu, menurut Djoko jika kepala daerah menggunakan mobil listrik dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi buruk di kalangan masyarakat.
"Orang miskin masih banyak, dientaskan dulu. Itu gaya hidup saja. Dampaknya tidak banyak, justru akan di-bully masyarakat. Wah, kepala daerah saya pakai mobil listrik sementara saya naik mobil saja tidak bisa," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Namun, ada pula yang menyebut Gibran sebagai kepala daerah yang tidak taat aturan, seperti yang disampaikan pemilik akun @ndraSihombing.
"Anak pembangkang nih mas wali @gibran_tweet," cuitnya.
Sementara itu, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, menyebut pembelian mobil dinas listrik hanyalah masalah skala prioritas.
"Pokoknya skala prioritas untuk masyarakat dulu daripada beli mobil baru. Pembangunan sarana dan prasarana publik yang saat ini sedang dalam pembahasan dan menjadi skala prioritas. Tidak usah diperpanjang masalah pembelian mobil dinas baru," jelasnya.
(Fernando Fitusia)