Pemkot Surakarta bagikan 1605 KIS Gratis Kepada Warga Surakarta

Foto bersama Walikota Surakarta beserta warga Surakarta yang menerima KIS di Pendopo Balaikota Surakarta. (Foto : Fernando Fitusia)

Pemerintah Kota Surakarta memberikan 1605 Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara gratis kepada warga Kota Surakarta pada Selasa, 19 Februari 2019. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya kepedulian pemerintah Kota Surakarta terhadap warganya dalam hal kesehatan.

Presentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS) penduduk Kota Surakarta sudah sebesar 98,32% atau sebesar 552.000 penduduk dari total penduduk yang ada di Kota Surakarta. Kemudian daripada itu pada hari Selasa, 19 Februari 2019 dibagikan sebanyak 1605 kartu KIS kepada penduduk Kota Surakarta yang merupakan sisa 1,6% penduduk yang belum memiliki JKN KIS. Dimana sebanyak 1605 kartu KIS yang dibagikan ini terdiri dari 800 KK se Surakarta. Pembagian KIS secara gratis oleh Pemerintah Kota Surakarta ini merupakan sebuah program yang dilakukan dengan mengambil dana dari APBD kota Surakarta.

Walikota Surakarta F.X Hadi Rudyatmo saat memberikan pengarahan kepada warga Surakarta terkait dengan kepemilikan JKN KIS. (Foto : Fernando Fitusia)

“Kita berharap 1,6% itu mudah-mudahan bukan orang tidak mampu tetapi dia bekerja atau mampu, sehingga dia akan membayar mandiri. Tetapi kalau orang yang tidak mampu ya segera, mari bersama-sama seluruh elemen yang ada di kota baik kelurahan mendeteksi warganya. Dan bagi warga sendiri yang belum mempunyai kartu diharapkan segera bergegas untuk membuat. Jangan nanti waktu sakit bingung karena belum mempunyai kartu lalu membuat kartu,” papar Siti Wahyuningsih selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta juga berpesan bagi warga-warga Kota Surakarta yang belum mempunyai jaminan kesehatan agar segera menghubungi kelurahan. “Jadi yang UHC itu sebetulnya kita sudah memberi kemudahan. Jadi kalau misalnya ada warga yang terpaksa belum punya jaminan kesehatan lalu jatuh sakit dan masuk rumah sakit. Mengaku saja bilang belum mempunyai kartu, jujur saja bilang kalau belum mempunyai KIS dan nanti akan ditanggung pemerintah, bilang saja di rumah sakit seperti itu. Nanti minta surat untuk rawat inap di rumah sakit. Surat rawat inap di rumah sakit itu nanti dibawa ke Dinas Kesehatan beserta KK dan juga KTP nanti kita langsung kontak BPJS, kemudian yang bersangkutan langsung mendapatkan kartu BPJS. Jadi saat itu juga langsung berlaku dan tidak bayar,” papar Siti Wahyuningsih.

Walikota Surakarta F.X Hadi Rudyatmo memberikan KIS kepada salah satu warga Surakarta. (Foto : Fernando Fitusia)

UHC sendiri merupakan singkatan dari Universal Health Coverage atau disebut juga sebagai Jaminan Kesehatan Semesta. Dimana program ini merupakan sebuah program yang bertujuan untuk memastikan semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus mengalami kesulitan pembayaran.

“Tapi kemudian kemudahan itu mohon dimaknai dengan bijak. Jangan sudah tahu seperti itu nanti masyarakat malah menggampangkan dengan mengurus nanti pas sakit saja, diusahakan jangan seperti itu. Jadi di Solo itu memiliki kelebihan bisa langsung dipakai. Termasuk bayi baru lahir saja, kelahirannya langsung dijaminkan kesehatan. Kalau dulu, bayi ada kelainan harus membayar sendiri. Tetapi sekarang ada kelainan tidak masalah karena bayi lahir sudah otomatis kita tanggung. Makanya segera cepat mengurus KK, begitu sudah mengurus KK langsung kita beri bukti kepesertaan BPJS. Jadi bayi baru lahir itu sudah jadi peserta BPJS, hanya saja ID kepesertaannya harus diurus. Saya juga memikirkan orang lahir sudah pasti mengurus surat akte, maka dari itu saya tumpangkan di atas akte. Jadi masyarakat tidak perlu mondar mandir ke Dinas Kesehatan, harus Ke Disdukcapil. mengurus surat tersebut lewat satu pintu saja ke Disdukcapil, nanti dari Dinas Kesehatan yang akan integrasi” jelas Siti Wahyuningsih. /Fernando Fitusia