Tangani Pinjol Ilegal, OJK Gandeng Lurah dan Kades Jadi Agen Literasi Keuangan

Ilustrasi aplikasi pinjaman online. FOTO: kumparan

SOLO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencoba melibatkan lurah dan kepala desa (kades) sebagai agen literasi keuangan untuk masyarakat. Selain untuk mengedukasi khalayak soal manajemen keuangan, para lurah dan kades juga akan menampung aduan warga yang menjadi korban pinjaman online (pinjol) ilegal atau investasi bodong.

“Kami akan mencoba menjadikan lurah dan kades sebagai agen literasi keuangan. Bukan lurahnya yang diedukasi. Tapi mereka yang kami minta ikut bertanggung jawab kalau warganya tertipu oleh pinjol ilegal atau investasi bodong,” ungkap Kepala OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Aman Santosa.

Menurut Aman, lurah atau kades beserta perangkat desa lainnya akan ditunjuk menjadi person in charge (PIC) yang membidangi pusat literasi keuangan di wilayah tersebut. Mereka juga bisa menggandeng industri jasa keuangan (IJK) setempat.

“Contohnya di Desa Jatilawang, Banjarnegara. Di situ ada kantor kas bank dan kantor cabang bank. Kami minta desa itu berkolaborasi dengan bank untuk memfasilitasi literasi keuangan warga,” jelasnya.

Program ini, diyakini Aman, akan mendorong lurah dan kades menjadi garda terdepan dalam memerangi aktivitas keuangan ilegal di wilayah mereka. Aman memastikan, OJK akan memfasilitasi dengan memberikan materi yang diperlukan, termasuk mendorong bank-bank untuk membantu lurah dan kades.

"Ini memungkinkan warga desa untuk mengadu atau melapor jika mereka menjadi korban pinjol ilegal atau investasi bodong. Kades dan perangkat desa lainnya menjadi satgas. Mereka bisa memberikan informasi, sekaligus menjadi tempat curhat warga desa yang jadi korban.”

Kepala OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Aman Santosa (tengah). FOTO: Fernando Fitusia

Rencananya, program ini akan diterapkan di Jawa Tengah pada Desember 2022, di mana Kabupaten Wonosobo menjadi lokasi percontohan program ‘Satu Desa, Satu Pusat Informasi Keuangan’ tersebut. Adapun di Yogyakarta, program ini sudah berjalan lebih dulu.

"Di Jawa Tengah ini tingkat literasi hanya 47 persen pada 2019. Kemudian pada 2022 meningkat 4 persen, menjadi 51 persen. Sementara inklusi keuangan, meningkat sangat pesat dari 65 persen di 2019, menjadi 85 persen di 2022. Ini perlu dicermati. Banyak masyarakat yang tidak paham-paham amat soal layanan jasa keuangan, tapi penggunaannya cukup tinggi. Makanya jangan heran banyak orang yang terjebak penipuan berkedok investasi atau pinjol ilegal,” urai Aman.

(Fernando Fitusia)