Mengintip Electronic Road Pricing di Negara Singapura

Electronic Road Pricing. (Foto: Wikimedia Commons)

Wacana penerapan electronic road pricing (ERP) di Jakarta kembali menghangat. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan yakin bahwa cara ini bakal ampuh untuk membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum. Ujung-ujungnya, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan yang memadati jalanan ibukota.

Pemerintah Provinsi DKI tahun lalu menargetkan ERP untuk beroperasi di tahun 2019. Wakil Gubernur Sandiaga Uno menyatakan akan belajar dari Singapura. Negara jiran ini adalah salah satu pionir dan dianggap telah teruji dalam menerapkan sistem pembayaran untuk mengatur volume kendaraan bermotor.

Singapura menerapkan sistem berbayar ini karena pertumbuhanjumlah kendaraannya yang lebih besar dibandingkan penambahan panjang jalan, walaupun sistem transportasi umum yang baik telah tersedia.

ERP berlaku setiap hari kerja mulai pukul 07.00 sampai 17.30 di jalan arteri kawasan bisnis dan komersial, seperti di kawasan Orchard, maupun di jalan bebas hambatan. Harga yang diterapkan bervariasi antara $0,25 hingga $10,00 tergantung jenis kendaraan, lokasi, waktu, dan tingkat kepadatan jalan saat itu. Tidak hanya kendaraan roda empat atau lebih, ERP juga diberlakukan untuk sepeda motor.

ERP menggunakan sistem otomatis. Setiap kendaraan yang akan melewati kawasan berbayar wajib dipasangi alat bernama in-vehicle unit (IU). Alat ini yang akan melakukan transaksi dengan alat penerima yang ada di setiap gerbang masuk kawasan berbayar.

Pembayaran dilakukan dengan mendebit langsung kartu isi ulang yang dimasukkan ke dalam IU. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan kartu kredit melalui internet. Saat melakukan transaksi, kendaraan tidak perlu berhenti ataupun memperlambat laju sehingga tidak membuat antrian saat melewati gerbang.

Bagaimana jika saldo kartu isi ulang habis? Sederhana saja, dalam beberapa hari si pengendara akan menerima surat yang dikirimkan ke alamatnya berisi tagihan ERP ditambah biaya administrasi.

Dikembangkan Sejak Lama

Singapura menilai ERP sukses mengurangi jumlah kepadatan kendaraan di jalanan yang merupakan wilayah berbayar. Sistem ini juga mendorong warga untuk berpindah menggunakan moda transportasi umum yang banyak tersedia. Namun, keberhasilan ini tidak datang dalam waktu singkat. Melainkan melalui pengembangan selama lebih dari 40 tahun.

Sistem berbayar pertama kali diterapkan Singapura pada tahun 1975 dengan nama Area Licensing Scheme (ALS) setelah persiapan selama kurang lebih tiga tahun. Satu setengah tahun digunakan untuk perencanaan, sedangkan sisanya untuk sosialisasi.

Dalam pengembangannya, ALS terus mengalami evolusi. Awalnya ALS masih menggunakan cara manual dengan menempatkan petugas di setiap gerbang masuk kawasan berbayar. Harga diterapkan secara flat dan pas masuk yang telah dibeli dapat digunakan berkali-kali selama dapat diperlihatkan kepada petugas.

Dinilai berhasil, walaupun tidak populer, kawasan berbayar diperluas secara bertahap. Sistem harga flat juga perlahan ditambah dengan skema berjenjang berdasarkan waktu, lokasi, dan jarak tempuh. Sistem manual juga akhirnya digantikan dengan sistem ERP otomatis pada tahun 1998 karena sudah tidak memadai lagi untuk melayani jumlah kendaraan yang terus bertambah.

Jakarta?

Electronic Road Pricing. (Foto: Wikimedia Commons)

Wacana tentang penerapan ERP di Jakarta sudah berhembus sejak lama. Bahkan ujicoba sempat dilakukan pada tahun 2015. Akan tetapi, hingga kini sistem ini masih belum diberlakukan karena berbagai pertimbangan, regulasi, dan juga pro-kontra. Kini isu ini kembali menghangat karena penerapan sistem pengurai kemacetan yang ada dianggap hanya solusi temporer untuk mengatasi kemacetan di ibukota.

Apapun keputusan pemerintah sudah sepatutnya mendapat dukungan karena pemerintah sejatinya selalu berupaya untuk memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya. Akan tetapi, pemerintah juga perlu menyadari bahwa solusi ERP akan berjalan optimal apabila dibarengi dengan upaya pemeliharaan dan revitalisasi sarana transportasi umum.

Selain itu, dibutuhkan pula sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, terutama mengenai manfaat penerapan ERP. Solusi dan inovasi untuk menyelamatkan Jakarta dari kemacetan haruslah dijalankan secara terintegrasi.