Kebijakan Sim Card Baru, Dinilai Membunuh Perniagaan Celluler

Massa aksi yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) menggelar unjuk rasa menuntut penghapusan peraturan satu Nomor Induk Keluarga (NIK) untuk tiga sim card di depan Gedung DPRD Kota Malang. Kebijakan ini dinilai membunuh perniagaan industri celluler dan terancam gulung tikar, Senin (2/4/2018). (Mohammad Iqbal/ Bentala).

BENTALA, Malang – Unjuk rasa menuntut penghapusan peraturan satu Nomor Induk Keluarga (NIK) untuk tiga sim card, disuarakan oleh pekerja yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Malang bersama simpatisannya, di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (2/4/2018).

Aksi yang juga dilakukan serentak di 27 kota/ kabupaten di Indonesia ini, merupakan bentuk penolakan atas upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam upayanya mencegah penyalahgunaan nomor prabayar. Meski begitu, hal ini justru tidak memberikan dampak baik bagi sebagian besar pekerja niaga cellular.

Tidak dapat dipungkiri, kebutuhan masyarakat akan pulsa saat ini menjadi sebuah ladang penghidupan bagi pekerja cellular. Hadirnya aturan pembatasan 1 NIK untuk 3 sim card dinilai akan mengancam sumber penghidupan banyak pekerja. Sebagaimana yang tertulis dalam selebaran yang dibagikan KNCI, menurutnya hal ini akan mengancam outlet pulsa untuk gulung tikar dan merugi.

Keuntungan konter pulsa didominasi dari kartu perdana, dengan pembatasan seperti ini maka konter pulsa akan tutup karena merugi. Konter-konter yang ada akan berguguran, maka hilanglah sumber penghidupan 5 juta jiwa masyarakat Indonesia. Pengangguran pun bertambah, kemudian industri atau pasar seluler tentu akan dikuasai oleh modern channel atau para pemodal besar.

Marakanya pembelian kartu perdana ketimbang pulsa tersebut, menurut Juru bicara DPD KNCI Malang, Zulham Ahmad Mubaroq merupakan bentuk respon atas mahalnya harga paket data di Indonesia. “Seperti yang kita ketahui di Indonesia, harga paket data sangat mahal. Maka masyarakat kebanyakan membeli kartu sekali pakai, dan kartu perdana ini yang selama ini menghidupi kami,”

Aksi yang mulai digelar sekitar pukul 10.00 WIB tersebut ditanggapi oleh Ketua Komisi B, Arief Hermanto di hadapan pengunjuk rasa, ia menyatakan DPRD Kota Malang mendukung aksi yang dilakukan oleh KNCI dan simpatisannya.

”Tentunya negara mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, itu merupakan amanah yang harus dijalankan untuk masyarakat. Oleh karenanya kami, DPRD Kota Malang sangat mendukung gerakan dari teman-teman semua, dalam rangka menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” ujarnya.

Reporter : Mohammad Iqbal

Editor : Hasna Salma