5 Contoh Program Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia
Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu komitmen pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya contoh program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yang telah dijalankan.
Adapun tujuan pemerintah melaksanakan program pemberdayaan UMKM adalah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah pandemi Covid-19, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM memegang peranan penting terhadap PDB dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
Untuk mengetahui apa saja contoh program yang telah dijalankan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia, simak ulasan artikel Berita Bisnis di bawah ini hingga tuntas.
Contoh Program Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM
Merangkum situs remsi Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berikut beberapa contoh program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM:
1. Undang-Undang Cipta Kerja
Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta merupakan UMKM yang masih berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal.
Kendati begitu, Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Maka dari itu, pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut dengan menyusun UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada 2020.
Salah satu substansi yang diatur dalam UU tersebut adalah mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing.
2. Program PEN
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19.
Program ini juga merupakan respons pemerintah atas turunnya aktivitas masyarakat yang terdampak pandemi, khususnya sektor informal atau UMKM.
Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, berikut rincian program PEN untuk UMKM:
Subsidi bunga/margin
Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP)
Penempatan Dana Pemerintah di perbankan
Penjaminan loss limit kredit UMKM
Pajang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah
Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM
Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro
Baca juga: Cara Mendapatkan Bantuan UMKM dan Persyaratannya
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Contoh program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM berikutnya adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.
Adapun biaya jasa (suku bunga) atas kredit atau pembiayaan modal kerja ini disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM.
4. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020.
Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong national branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital.
5. Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD)
ASEAN Online Sale Day (AOSD) atau Hari Belanja Daring ASEAN merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga-elektronik di sepuluh negara ASEAN.
AOSD telah diselenggarakan sejak tahun 2020 bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN, yaitu 8 Agustus. Peserta AOSD adalah pelaku usaha di Kawasan ASEAN yang menyediakan barang dan jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal nusantara ke kancah ASEAN serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia.
(NDA)
Frequently Asked Question Section
Apa peran pemerintah terhadap UMKM di masa pandemi?
Apa peran pemerintah terhadap UMKM di masa pandemi?
Pemerintah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Apa tujuan pemerintah menyediakan program pemberdayaan UMKM?
Apa tujuan pemerintah menyediakan program pemberdayaan UMKM?
Program-program tersebut dilaksanakan agar menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah pandemi Covid-19, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Apa manfaat dari UMKM?
Apa manfaat dari UMKM?
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM memegang peranan penting terhadap PDB dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.