Apa Perbedaan Polres dan Polsek? Ini Penjelasannya

Ilustrasi Polri. Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 12 Tahun 2017, susunan Polri meliputi Mabes Polri, Polda, Polres, dan Polsek.

Lantas, apa bedanya Polres dan Polsek? Perbedaan Polres dan Polsek dapat dilihat dari wilayah hukum, klasifikasi, pangkat dan tanggung jawab, hingga penanganan kasusnya.

Untuk mengetahui penjelasan dari perbedaan Polres dan Polsek, simak informasi lengkapnya dalam uraian artikel Berita Bisnis di bawah ini.

Perbedaan Polres dan Polsek

Logo Polri. Foto: polri.go.id

1. Wilayah hukum

Mengutip laman resmi polri.go.id, Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) memiliki wilayah hukum di lingkup kabupaten/kota. Sementara Kepolisian Sektor (Polsek) berwilayah hukum di lingkup kecamatan.

2. Klasifikasi

Polres maupun Polsek memiliki klasifikasi yang dibedakan berdasarkan penilaian terhadap sejumlah faktor. Kendati begitu, Polres dan Polsek memiliki klasifikasi yang berbeda, di antaranya:

Klasifikasi Polres

Klasifikasi Polsek

Ilustrasi Polri. Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

3. Pangkat dan Tanggung Jawab

Polres dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda di wilayah hukum masing-masing. Polrestabes dan Polres Metro dikepalai oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) yang sudah menjabat minimal tiga tahun.

Adapun Polresta diketuai oleh seorang perwira berpangkat Kombes junior yang baru naik pangkat dan Polres dibawahi oleh Kapolres berpangkat AKBP.

Sementara itu, Polsek dipimpin oleh Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Dalam menjalankan tugasnya, Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek (Wakapolsek).

Khusus untuk Polsek Metro yang berada di bawah Polda Metro Jaya, maka akan dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Sementara untuk Polsek tipe Urban, Kapolseknya berpangkat Komisaris Polisi (Kompol).

Untuk Polsek tipe Rural, diketuai oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP). Adapun tipe Prarural, seperti di sejumlah daerah di Papua, Polsek dapat dikepalai oleh Inspektur Polisi Dua (Irda).

4. Penanganan Kasus

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021, sebanyak 1.062 Polsek tidak lagi diberi kewenangan untuk melakukan proses penyidikan. Polsek-Polsek tersebut hanya difokuskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Artinya, tidak semua Polsek dapat melakukan penyidikan kasus pidana. Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari kebijakan ini, salah satunya adalah karena lokasi Polsek yang berdekatan dengan Polres.

Karena itu, apabila ada penyidikan atas tindak pidana yang dilaporkan ataupun masalah lain, maka Polres yang akan melaksanakannya. Peraturan tersebut dilakukan karena wilayah Polsek dinilai relatif lebih aman.

Hal ini ditunjukkan dengan minimnya laporan polisi yang dibuat masyarakat melalui Polres. Dengan adanya surat keputusan ini, penanganan perkara pada daerah tertentu hanya bisa dilakukan dari tingkat Polres, Polda, hingga Mabes Polri.

(NDA)