Arti Bank Sentral Sebagai Bank Sirkulasi di Suatu Negara

Ilustrasi bank sentral. Foto: iStock

Bank sentral adalah sebuah institusi yang berfungsi mengatur segala urusan perbankan suatu negara. Adapun salah satu fungsi utama bank sentral yaitu sebagai bank sirkulasi.

Bank sentral memiliki fungsi sebagai bank sirkulasi artinya bank berwenang dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas penerbitan serta peredaran mata uang di sebuah negara.

Bank sentral yang pertama kali berfungsi sebagai bank sirkulasi di Indonesia adalah De Javasche Bank. Berikut info lengkap seputar bank sentral yang berfungsi sebagai bank sirkulasi di Indonesia.

Mengenal Bank Sentral yang Berfungsi Sebagai Bank Sirkulasi di Indonesia

Ilustrasi bank sentral yang berfungsi sebagai bank sirkulasi di Indonesia. Foto: Shutterstock

Merujuk buku Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia oleh Adhitya Wardhono, Yulia Indrawati, dkk., De Javasche Bank didirikan pada 24 Januari 1828.

Pada Oktober 1945, NICA menugaskan De Javasche Bank menjadi bank sirkulasi di Indonesia. Tugas utama De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi saat itu, di antaranya:

Pada 1953, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, di mana De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan di posisikan di bawah naungan pemerintahan.

Kala itu, peran Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi yaitu menjaga Rupiah agar tetap stabil, bertanggung jawab atas peredaran uang di Indonesia, serta mengembangkan dan mengawasi urusan kredit.

Baca juga: Apa Tugas Pengendalian Moneter dari Bank Sentral? Ini Penjelasannya

Fungsi Bank Sentral di Indonesia Lainnya

Ilustrasi bank sentral di Indonesia. Foto: Shutterstock

Dihimpun dari buku Bank dan Lembaga Keuangan oleh Syaiful Anwar, dkk., berikut fungsi bank sentral di Indonseia lainnya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999:

1. Sebagai regulator

Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, manarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Bank ini mampu menjadikan sistem pembayaran lebih efisien dengan cara mendorong interoperability antar penyelenggara APMK.

2. Sebagai lembaga pengawas

Bank Indonesia berwenang untuk melakukan pengawasan, pemantauan atau pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Ini berlaku bagi lembaga perbankan maupun non-bank.

3. Sebagai fasilitator sistem pembayaran

Sebagai fasilitator, Bank Indonesia berperan dalam mengarahkan perkembangan sistem pembayaran nasional. Bank ini juga mendukung upaya penciptaan industri sistem pembayaran yang lebih efektif dan efisien.

(NDA)