Arti Nilai Riil pada Mata Uang dan Cara Mengendalikannya
Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarArti nilai riil pada mata uang adalah nilai mata uang tersebut sudah disesuaikan dengan inflasi yang terjadi. Nilai riil akan berubah-ubah, sedangkan nilai nominal uang tersebut akan tetap sama.
Nilai riil atau disebut juga nilai relatif lebih penting daripada nilai nominal untuk ukuran ekonomi, seperti produk domestik bruto (PDB) dan pendapatan pribadi.
Untuk mengetahui arti nilai riil mata uang lebih lanjut, simak pembahasan lengkapnya di artikel Berita Bisnis berikut ini.
Arti Nilai Riil Mata Uang
Mengutip investopedia.com, nilai riil mata uang adalah nilai nominal yang disesuaikan dengan inflasi dan mengukur nilai tersebut dalam kaitannya dengan barang lain. Inflasi sendiri adalah kenaikan harga secara keseluruhan di suatu tatanan perekonomian negara.
Merujuk studysmarter.co.uk, dengan adanya harga yang berfluktuasi dari waktu ke waktu, nilai tetap diperlukan sebagai perbandingan nilai secara akurat. Inilah yang disebut nilai riil.
Penggunaan nilai riil dan nominal yang paling umum adalah ketika melihat produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Contoh nilai riil adalah pada 2005, dengan Rp1.000 seseorang bisa mendapatkan lima permen. Sementara saat ini dengan Rp1.000 hanya bisa mendapatkan dua permen.
Sederhananya, nilai riil mata uang adalah kemampuan daya beli atau daya tukar uang terhadap suatu barang dan jasa. Nilai ini cenderung akan terus berubah terhadap suatu produk karena adanya inflasi.
Peran Pemerintah dalam Mengendalikan Inflasi
Inflasi terbagi atas empat jenis, yakni inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Tingkat paling parah dari inflasi adalah hiperinflasi.
Untuk itu, peran pemerintah dalam mengendalikan inflasi sangat diperlukan agar tingkat inflasi tak semakin memburuk dan nilai riil pada mata uang tak terlalu berfluktuasi naik. Berikut peran pemerintah dalam mengendalikan inflasi yang dikutip dari laman ekon.go.id:
1. Menerapkan Kebijakan Penggunaan Belanja Tak Terduga
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
Dalam surat edaran tersebut, daerah diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, serta memberikan bantuan sosial yang rentan terkena dampak inflasi.
2. Mengeluarkan Kebijakan Belanja Wajib Perlindungan Sosial
Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja wajib perlindungan sosial yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022.
Belanja wajib perlindungan sosial digunakan untuk:
Pemberian bantuan sosial ke UMKM, nelayan, dan ojek.
Penciptaan lapangan kerja.
Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum daerah.
Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum daerah adalah peran pemeritah daerah untuk mengendalikan inflasi di daerahnya.
3. Mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID)
Dana insentif daerah (DID) adalah dana yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk apresiasi bagi pemda yang berhasil mengendalikan inflasi.
DID ini digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah, di antaranya program perlindungan sosial dan dukungan dunia UMKM.
Melalui dana insentif daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat terus memacu kinerjanya dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional, termasuk pengendalian inflasi.
(MQ)