Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Konten dari Pengguna
Dampak dan Cara Mengatasi Kesenjangan Ekonomi di Masyarakat
16 Oktober 2021 18:14 WIB
·
waktu baca 3 menitTulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan pemerintah sebagai cara mengatasi kesenjangan ekonomi di masyarakat, salah satunya dengan kebijakan fiskal.
ADVERTISEMENT
Kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia sendiri berdampak pada beberapa hal antara lain:
Kebijakan fiskal diberlakukan sebagai langkah mengatasi permasalahan tertentu. Dalam Jurnal Al-Intaj Volume 3 Nomor 1 oleh Desi Isnaini, dijelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Dalam menetapkan kebijakan fiskal, terdapat tujuan-tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Merangkum dari beberapa sumber,berikut ini adalah berbagai tujuan kebijakan fiskal.
Kebijakan Fiskal, Salah Satu Cara Mengatasi Kesenjangan Ekonomi di Masyarakat
Tujuan dari kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah untuk mengatasi tingkat pengangguran. Mencapai tingkat pekerjaan yang tinggi adalah tujuan umum lainnya dari kebijakan fiskal.
ADVERTISEMENT
Pengangguran pekerja cenderung memiliki sedikit uang untuk dibelanjakan daripada pekerja dengan pekerjaan. Hal ini cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi. Mengurangi pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan terjadinya ekspansi bisnis. Secara bersamaan, hal ini dapat mendorong perekrutan dan meningkatkan pekerjaan.
Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan pemasukan atau pendapatan negara, meliputi: bea dan cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lainnya.
Di samping itu, kebijakan fiskal juga memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Turunnya harga suatu barang membuat hilangnya harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor swasta. Akan tetapi, harga yang terus meningkat juga bisa mengakibatkan inflasi.
ADVERTISEMENT
Di sisi lain, inflasi bisa memberikan keuntungan seperti menciptakan kesempatan kerja penuh. Akan tetapi, inflasi juga bisa berdampak negatif pada kelompok atau orang yang berpenghasilan rendah karena daya beli jadi menurun.
Masalah inflasi yang tak kunjung stabil berpotensi besar membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang. Melalui kebijakan fiskal, tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional pun diharapkan akan berjalan dengan baik. Sehingga kesenjangan ekonomi di masyarakat pun dapat teratasi.
Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal
Berdasarkan laman Accurate, kebijakan fiskal terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain
1. Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan fiskal paling banyak diterapkan di berbagai negara untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menggunakan kebijakan ini untuk menyelesaikan fase kontraksi dari siklus bisnis ketika para pemilih berseru meminta bantuan dari resesi.
ADVERTISEMENT
Pemerintah akan menggunakan uang belanja lebih banyak, memotong pajak, atau melakukan keduanya bersamaan. Tujuannya adalah untuk menaruh lebih banyak uang ke konsumen, sehingga mereka akan menggunakannya lebih banyak. Meningkatnya permintaan akan memaksa pebisnis untuk menambah pekerjaan demi meningkatkan stok.
2. Kebijakan Fiskal Kontraktif
Kemudian ada kebijakan fiskal kontraktif yang terbilang jarang digunakan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi inflasi. Dampak jangka panjang dari inflasi dapat merusak standar hidup masyarakat akibat resesi.
Alat kebijakan yang digunakan secara terbalik. Pajak dinaikkan dan pengeluaran dipotong. Kamu dapat membayangkan betapa tidak populernya hal ini digunakan oleh pemerintah . Hanya pemerintah buruk yang mampu menerapkan kebijakan jenis ini.
(AAG)