Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan UMR, UMK, dan UMP

Ilustrasi UMR, UMK, dan UMP. Foto: Pexels

UMR, UMK, dan UMP merupakan upah minimum yang perlu digunakan para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan gaji ke pekerja.

Penetapan UMR, UMK, dan UMP biasanya dilakukan secara sektoral dan regional. Namun, besarannya di setiap daerah berbeda-beda karena beberapa faktor.

Lantas, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan UMR, UMK, dan UMP? Simak penjelasan lengkapnya dalam uraian artikel di bawah ini.

Pengertian UMR, UMK, dan UMP

Ilustrasi UMR, UMK, dan UMP. Foto: Pexels

Telah disinggung sebelumnya, UMR, UMK, dan UMP istilah untuk menyebutkan upah minimum di setiap daerah. Secara lengkap, berikut masing-masing pengertian dari UMR, UMK, dan UMP.

Pengertian UMR

UMR merupakan singkatan dari Upah Minimum Regional. Penyebutan UMR sudah berlaku sejak era reformasi. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1997 tentang Upah Minimum Regional.

Sejak tahun 2000, istilah UMR secara resmi diganti dengan UMK dan UMP (Upah Minimum Provinsi). Meski demikian, masih banyak pekerja yang menggunakan UMR untuk menyebut standar upah atau gaji yang berhak diperoleh di wilayah tempat kerjanya setiap bulan.

Pengertian UMK

UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota. UMK menjadi standar pengupahan yang ditetapkan di wilayah kabupaten atau kota.

Pengertian UMP

UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi. Berdasarkan Pasal 4 Kepmenakertrans No.226 Tahun 2000, UMP yang sebelumnya dikenal sebagai UMR ditetapkan oleh gubernur.

Baca juga: Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2024: Tertinggi Sulteng, Aceh Terendah

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan UMR, UMK, dan UMP

Ilustrasi UMR, UMK, dan UMP. Foto: Pexels

Merujuk jurnal bertajuk Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR) oleh Merdekawaty, Ispriyanti, dan Sugito, berikut faktor-faktor yang memengaruhi penetapan UMK:

1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum.

KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi seorang pekerja untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non-fisik, dan sosial untuk memenuhi kebutuhan dalam satu bulannya.

2. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga kebutuhan pokok yang tercermin dalam IHK. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi sebuah rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah.

Menurut bps.go.id, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

(NDA)