Instrumen Kebijakan Moneter dari Bank Sentral

Ilustrasi Kebijakan Moneter. Foto: Pexels

Kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pemerataan distribusi, dan keseimbangan neraca pembayaran.

Berikut ini berbagai instrumen yang umumnya digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter, dirangkum dari laman Accurate.

Instrumen Kebijakan Moneter oleh Bank Sentral

1. Operasi di Pasar Terbuka

Instrumen kebijakan moneter ini lebih sering disebut dengan kebijakan pasar terbuka ataupun open market operation. Kebijakan ini ditempuh oleh Bank Indonesia agar bisa memperjualbelikan berbagai surat berharga, seperti halnya Sertifikat Bank Indonesia atau SBI.

Jika kebijakan ini memang tidak terjadi, maka bank sentral akan mengurangi jumlah uang yang beredar di lingkungan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena Sertifikat Bank Indonesia sudah mampu dibeli oleh masyarakat luas.

Jika bank sentral sudah memutuskan untuk membeli surat berharga tersebut, maka bank sentral akan meningkatkan jumlah uang di dalam peredaran masyarakat. Bank sentral akan melakukan hal tersebut untuk menambah jumlah uang yang mampu dimiliki oleh masyarakat. Bank sentral bisa membuat keputusan atau menjual surat berharga, tergantung pada keperluan negara.

2. Menyesuaikan Tingkat Suku Bunga Diskonto

Instrumen kebijakan moneter ini lebih banyak disebut dengan discount rate. Bank sentral mempunyai wewenang agar bisa meningkatkan ataupun menurunkan tingkatan bunga bank. Jika bank Indonesia memutuskan untuk meningkatkan harga suku bunga, maka mereka akan mengurangi jumlah uang dalam peredaran.

Hal ini terjadi karena masyarakat lebih tertarik untuk menyimpan atau menabung uangnya di bank. Mereka akan berpikir bahwa mereka bisa memperoleh lebih banyak uang di bank dengan adanya suku bunga yang tinggi.

Sedangkan jika bank sedang menurunkan suku bunganya, maka masyarakat tidak akan tertarik untuk menyimpan atau menabung uangnya di bank. Mereka akan lebih tertarik untuk menyimpan uang cash sendiri daripada menyimpannya di bank.

3. Menyesuaikan Giro Wajib Minimum atau GWM

Ilustrasi Kebijakan Moneter. Foto: Pexels

Instrumen kebijakan moneter ini lebih banyak dikenal dengan sebutan cash ratio ataupun reserve requirement. Sama seperti sebelumnya, bank sentral memiliki kewenangan untuk meningkatkan cadangan kas atau menurunkannya. Bila bank sentral lebih memilih untuk meningkatkan cadangan kas, maka mereka akan mengurangi peredaran uang di pasar.

Hal ini ditempuh untuk mencegah dan juga mengatasi inflasi. Bank umum pun harus menahan uang yang lebih banyak sebagai cadangannya, sehingga uang tunai akan dikurangi jumlahnya.

Sedangkan jika bank sentral memilih untuk menurunkan cadangan kasnya, maka mereka akan menambah peredaran uang. Hal ini dilakukan guna mengatasi deflasi. Bank umum diharuskan untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi ke masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar pun akan semakin banyak.

4. Kredit Selektif

Instrumen kebijakan moneter Kredit selektif lebih sering disebut dengan istilah selective credit control. Bank sentral mempunyai kewenangan agar bisa mengatur pinjaman mana yang diprioritaskan dan mana yang tidak diprioritaskan. Hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kepemilikan dan juga penggunaan suatu kredit.

Setidaknya ada dua jenis kredit yang harus Anda ketahui, yakni kredit longgar dan kredit ketat. Kredit ketat adalah suatu kebijakan yang dipilih oleh pihak bank sentral agar bisa mengatasi inflasi dengan mengurangi jumlah peredaran uang di masyarakat.

Sehingga, memperoleh pinjaman di bank pun akan menjadi lebih sulit, karena ada banyak syarat yang dipersulit. Setiap masyarakat dan pebisnis harus berusaha lebih keras untuk bisa mengajukan pinjaman.

Sedangkan kredit longgar adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral agar bisa mengatasi deflasi dengan menambah peredaran uang di masyarakat. Setiap masyarakat akan diberikan kemudahan untuk memperoleh kredit. Hal ini adalah sebagai sarana untuk meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat.

5. Pembujukan Moral

Moral suasion atau pembujukan moral adalah suatu Instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dengan melakukan rapat pertemuan dengan berbagai pimpinan bank umum. Hal tersebut biasanya berkaitan dengan berbagai langkah yang harus ditempuh oleh bank umum agar sejalan dengan bank sentral.

Hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena bank umum diharuskan mengikuti berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral. Bila bank umum tidak bersedia mengikuti peraturan dari bank sentral, maka bank sentral memiliki wewenang untuk melakukan tindakan lebih lanjut.

6. Instrumen Kebijakan Moneter Lainnya

Selain beberapa instrumen langsung seperti yang sudah kita jelaskan di atas, ada juga beberapa instrumen langsung lainnya yang dulu pernah digunakan oleh Indonesia untuk bisa mengendalikan peredaran uang beredar di masyarakat, berbagai instrumen kebijakan moneter tersebut adalah sebagai berikut ini.

Instrumen langsung ini dilakukan untuk mengurangi peredaran uang beredar di masyarakat. Instrumen kebijakan moneter ini pernah digunakan oleh Indonesia di tahun 1950 yang kala itu dikenal dengan sebutan “Gunting Sjariffudin".

Dengan adanya pengguntingan uang, maka nilai pecahan uang yang terkena peraturan tersebut akan mengalami penurunan nilai mata uang dengan persentase tertentu, sedangkan sisanya akan diganti dengan surat berharga milik pemerintah berjangka panjang.

Dengan adanya instrumen kebijakan moneter ini, maka peredaran uang langsung berkurang sebesar persentase yang diganti dengan surat berharga negara.

Instrumen ini terlihat serupa, tapi tidak sama dengan instrumen kebijakan moneter pengguntingan uang. Dengan adanya pembersihan uang, maka nilai uang akan diturunkan dengan persentase tertentu tanpa adanya pergantian pada nilai yang sudah diturunkan tersebut.

Penurunan nilai mata uang ini beragam. Di Indonesia, tepatnya pada tahun 1959, penurunannya adalah sebesar 10%, sedangkan di tahun 1946 pernah menurun menjadi 3%.

Kebijakan ini berlaku untuk para importir yang melakukan kegiatan transaksi pembelian dari luar negeri. Dengan adanya kebijakan ini, maka para importir memiliki kewajiban untuk membayar sebesar persentase tertentu sebagai uang muka untuk membeli valuta asing yang mereka butuhkan untuk melakukan kegiatan impor barang yang memang mereka butuhkan dari luar negeri.

Nah, karena mereka harus menyerahkan uang muka terlebih dahulu, maka uang beredar bisa dikendalikan dari sisi impor oleh bank sentral dengan adanya instrumen kebijakan moneter ini dengan menetapkan persentase uang muka yang harus dibayar oleh pihak importir.

(AAG)