Kebijakan Fiskal Indonesia dan Tujuan Penetapannya

Ilustrasi Kebijakan Fiskal. Foto: Pexels

Tahukah kamu apa itu kebijakan fiskal? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal merupakan urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu fiscus yang merupakan nama seseorang yang memiliki atau memegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno.

Sedangkan, dalam Bahasa Inggris fiskal disebut fisc yang berarti perbendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang yang ada dalam kerajaan.

Jika disimpulkan, kebijakan fiskal merupakan kebijakan keuangan yang dikeluarkan negara untuk mempengaruhi perekonomian menggunakan pengeluaran, pendapatan, dan perpajakan.

Di Indonesia sendiri, istilah kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah.

Dikutip dalam laman Online Pajak, berikut tujuan dari kebijakan fiskal yang perlu kamu ketahui.

Tujuan Kebijakan Fiskal

1. Meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi

Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan pemasukan atau pendapatan negara, meliputi: bea dan cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lainnya. Selain itu, contoh pengeluaran negara yang dimaksud di antaranya:

2. Memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran

Seperti yang kita ketahui, pengangguran merupakan salah satu masalah yang menjadi momok di suatu negara. Di Indonesia, tingkat pengangguran sudah berkurang 140.000 jiwa.

Menurut persentase tingkat pengangguran terbuka, jika pada Februari 2017 angkanya mencapai 5,33%, pada Februari tahun ini angkanya berada di level 5,13%.

Hal tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memang diaplikasikan serta menjadi prioritas dalam upaya pencegahan timbulnya pengangguran.

3. Menstabilkan harga-harga barang atau mengatasi inflasi

Turunnya harga suatu barang membuat hilangnya harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor swasta. Akan tetapi, harga yang terus meningkat juga bisa mengakibatkan inflasi.

Di sisi lain, inflasi bisa memberikan keuntungan seperti menciptakan kesempatan kerja penuh. Akan tetapi, inflasi juga bisa berdampak negatif pada kelompok atau orang yang berpenghasilan rendah karena daya beli jadi menurun.

Masalah inflasi yang tak kunjung stabil berpotensi besar membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang. Melalui kebijakan fiskal, tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional pun diharapkan akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan laman Accurate, kebijakan fiskal terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

Ilustrasi Kebijakan Fiskal. Foto: Pixabay

1. Kebijakan Fiskal Seimbang

kebijakan ini biasanya dilakukan ketika ekonomi tidak dalam resesi atau ekspansi. Jumlah pengeluaran defisit pemerintah (kelebihan tidak dibiayai oleh pendapatan pajak) kira-kira sama dengan rata-rata dari waktu ke waktu, jadi tidak ada perubahan yang terjadi yang akan berdampak pada tingkat kegiatan ekonomi.

2. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan ini paling banyak digunakan di banyak negara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menggunakannya untuk mengakhiri fase kontraksi dari siklus bisnis ketika para pemilih berseru meminta bantuan dari resesi.

Pemerintah akan membelanjakan uang lebih banyak, memotong pajak, atau keduanya. Idenya adalah untuk menaruh lebih banyak uang ke tangan konsumen, sehingga mereka membelanjakan lebih banyak. Meningkatnya permintaan akan memaksa bisnis untuk menambah pekerjaan demi meningkatkan pasokan.

Selalu ada perdebatan tentang hal ini. Pendukung ekonomi sisi penawaran lebih suka pemotongan pajak. Karena membebaskan bisnis untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja untuk mengejar usaha bisnis.

Pendukung ekonomi sisi permintaan mengatakan, belanja tambahan lebih efektif daripada pemotongan pajak. Contohnya, termasuk proyek pekerjaan umum, tunjangan pengangguran, dan kupon makanan. Uang akan masuk ke kantong konsumen, yang langsung membeli barang-barang bisnis.

3. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan lainnya adalah kebijakan fiskal kontraktif, yang jarang digunakan. Tujuannya adalah untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dan membasmi inflasi. Dampak jangka panjang dari inflasi dapat merusak standar hidup masyarakat akibat resesi.

Alat kebijakan yang digunakan secara terbalik. Pajak dinaikkan dan pengeluaran dipotong. Kamu dapat membayangkan betapa tidak populernya hal ini digunakan oleh pemerintah. Hanya pemerintah buruk yang mampu menerapkan kebijakan jenis ini.

(AAG)