Kepanjangan UMR, Tujuan, dan Faktor yang Memengaruhinya

Ilustrasi Kepanjangan UMR. Foto: Pixabay.com/iqbalnuril

Tahukan kamu kepanjangan dari UMR? Upah Minimum Regional tersebut menjadi pembahasan para angkatan kerja, misalnya, UMR DKI Jakarta Berapa? UMR Bekasi berapa? Dan lain sebagainya.

Selain itu, UMR acap kali sering dijadikan tolok ukur bagi mereka yang ingin bekerja di suatu wilayah tertentu. Lantas apa kepanjangan UMR? Berikut penjelasan selengkapnya dari Berita Bisnis.

Kepanjangan UMR

Ilustrasi Kepanjangan UMR. Foto: Pixabay.com

Kepanjangan UMR adalah Upah Minimum Regional yang diartikan sebagai suatu standar minimum yang digunakan para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah ke pekerja yang ditetapkan secara sektoral dan regional.

Pada 2010, istilah UMR diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK), tapi hingga kini masih ada masyarakat yang tetap menyebutnya dengan UMR.

Adapun, menurut skripsi Pengaruh Upah Minimum Regional, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Kota Makassar oleh Said, UMR didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang mencakup upah pokok dan tunjangan tetap yang berlaku bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun.

Penetapan UMR berbeda di setiap Kabupaten/Kota karena didasarkan pada tingkat kemampuan, sifat, dan jenis pekerjaan di tiap perusahaan dengan kondisi dan penempatan wilayah yang berbeda-beda.

Tujuan Penetapan UMR

Ilustrasi Tujuan Penetapan UMR. Foto: Pixabay.com

Menurut Rachman dalam skripsi Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia oleh Fitriana, berikut tujuan penetapan upah minimum yang dapat dibedakan menjadi dua:

1. Secara Makro

Adapun tujuan penetapan upah minimum secara makro adalah sebagai berikut:

2. Secara Mikro

Berikut tujuan penetapan upah minimum secara mikro:

Faktor-faktor yang Memengaruhi UMR

Ilustrasi bahan makanan pokok adalah salah satu contoh faktor yang memengaruhi UMR. Foto: Unsplash.com/Gareth Hubbard

Merujuk jurnal Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR) oleh Merdekawaty, Ispriyanti, dan Sugito, berikut faktor-faktor yang memengaruhi penetapan UMK:

1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum.

KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi seorang pekerja untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non-fisik, dan sosial untuk memenuhi kebutuhan dalam satu bulannya.

2. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga kebutuhan pokok yang tercermin dalam IHK.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi sebuah rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah.

Menurut bps.go.id, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Demikian kepanjangan UMR dan informasi lainnya. Semoga bermanfaat.

(MQ)