NPWP Non Efektif: Syarat Penetapan dan Dokumen Pengajuannya

Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis
Konten dari Pengguna
21 September 2022 18:49
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi NPWP elektronik. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi NPWP elektronik. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Ada beberapa kasus atau kondisi yang kerap kali membuat wajib pajak tidak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila mengalami hal tersebut, wajib pajak dapat mengajukan status NPWP-nya menjadi non efektif.
ADVERTISEMENT
Menurut Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-20/PJ/2013, wajib pajak dapat mengajukan status NPWP non efektif agar dikecualikan pengawasan administrasi rutin dan kewajiban lapor SPT.
Wajib pajak yang NPWP-nya telah non-efektif, maka tidak diperkenankan baginya untuk melaksanakan kewajiban penyampaian SPT. Wajib pajak tersebut juga nantinya tidak akan diterbitkan atau diberikan Surat Teguran meski tidak menyampaikan SPT.

Syarat Penetapan NPWP Non Efektif

Ilustrasi NPWP Foto: Shutter Stock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi NPWP Foto: Shutter Stock
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, wajib pajak akan dapat diterima pengajuan status NPWP non efektifnya apabila ia memenuhi syarat di bawah ini:
  1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP;
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan;
  4. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  5. Wajib Pajak penghapusan yang NPWP mengajukan dan belum permohonan diterbitkan keputusan;
  6. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2 tahun berturut-turut;
  7. Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP;
  8. Wajib Pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan; Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;
  9. Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/ atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP;
  10. Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.
ADVERTISEMENT

Dokumen Pengajuan NPWP Non Efektif

Ilustrasi mengajukan status NPWP non efektif. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi mengajukan status NPWP non efektif. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Disadur dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, berikut beberapa dokumen yang harus wajib pajak siapkan jika ingin mengajukan status NE pada NPWP.
  1. Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia;
  2. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
  3. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara, untuk bendahara pemerintah;
  4. Surat pernyataan mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak ganda dan fotokopi semua kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu Nomor Pokok Wajib Pajak;
  5. Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, untuk wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  6. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak badan.
ADVERTISEMENT
(NDA)
Apakah bisa menonaktifkan NPWP?
chevron-down
Apa yang terjadi jika NPWP non efektif?
chevron-down
Siapa saja yang bisa menjadi wajib pajak non efektif?
chevron-down