Pengertian BPHTB, Tarif, dan Subjek-Objek Pajaknya

Ilustrasi menghitung BPHTB. Foto: Pixabay

Berdasarkan pasal 1 angka 41 Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Sedangkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

BPHTB sebelumnya merupakan jenis pajak pusat, namun setelah adanya UU No.28 Tahun 2009 berubah menjadi pajak daerah. Menurut situs resmi Kemenkeu, hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Tarif BPHTB

Ilustrasi menghitung BPHTB. Foto: Pixabay

Dalam proses jual beli properti, BPHTB biasa disebut dengan pajak pembeli. Pembeli akan dikenakan pajak BPHTB yang besaran biayanya hampir serupa dengan PPh bagi penjual.

Tarifnya sendiri mencapai 5% dari harga jual rumah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Rumusnya adalah sebagai berikut:

Besaran NPOPTKP di setiap daerah bervariasi, namun berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 pasal 87 ayat 4, jumlah minimum untuk setiap wajib pajak adalah Rp60.000.000.

Subjek dan Objek BPHTB

Ilustrasi mencatat BPHTB. Foto: Pixabay

Merujuk buku Seluk Beluk Perpajakan Indonesia oleh Dra. Mujiyati dan Drs. M. Abdul Aris, subjek yang dikenakan pajak BPHTB adalah sebagai berikut:

Sementara itu, objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Berikut beberapa yang termasuk objek BPHTB berdasarkan pasal 85 UU No.28 Tahun 2009:

(NDA)