Pengumuman UMP 2027 Kapan? Ini Penjelasan Menaker dan Skema Penetapannya

Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pekerja di berbagai sektor industri kini tengah menanti pengumuman UMP 2027 kapan dirilis. Kepastian terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun mendatang penting diketahui oleh pekerja dan perusahaan.
Oleh karena itu, berbagai pemangku kepentingan terus memantau perkembangan pembahasan kebijakan pengupahan. Berikut ini rangkuman informasinya.
Pengumuman UMP 2027 Kapan?
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, tenggat waktu pengesahan UMP 2027 berakhir pada Sabtu, 21 November 2026. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) disahkan lima hari sesudahnya, yakni Kamis, 26 November 2026.
Di sisi lain, jadwal paling lambat untuk penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) jatuh pada Rabu, 25 November 2026. Untuk Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) diputuskan maksimal pada Senin, 30 November 2026.
“Kita tunggu tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi,” kata Yassierli di Jakarta Selatan, Senin, 17 November 2026, seperti dikutip dari kumparanNEWS.
Dia menerangkan bahwa kementeriannya telah menggelar penyuluhan dan koordinasi bersama jajaran gubernur, bupati, maupun wali kota di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin, 16 November 2026 lalu.
Selain itu, ia juga menuturkan bahwa penetapan kebijakan upah minimum ini menjadi wewenang gubernur di tiap wilayah provinsi.
Mekanisme Penetapan UMP 2027
Sebelumnya, Yassierli menyampaikan bahwa tata cara penentuan UMP 2027 merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja, tepatnya pada Pasal 137 sampai dengan Pasal 139.
Merujuk regulasi tersebut, gubernur diwajibkan untuk memutuskan besaran UMP dan UMSP. Di sisi lain, penentuan UMK dan UMSK bergantung pada kewenangan gubernur di wilayah masing-masing.
Pada proses kalkulasi upah minimum 2027, ada tiga faktor yang dijadikan acuan, meliputi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), situasi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Rumus perhitungannya memakai tolok ukur pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan indeks tertentu dalam kisaran angka 0,5 sampai 1,0.
Guna menunjang kalkulasi yang lebih akurat, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menyusun perkiraan KHL dengan mengolah data pengeluaran rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) milik Badan Pusat Statistik (BPS).
Perkiraan KHL itu meliputi empat kategori, yakni biaya konsumsi pangan, keperluan dasar lainnya, layanan kesehatan dan pendidikan, lalu hunian. Kalkulasinya tidak hanya diterapkan di provinsi, tetapi juga kabupaten/kota dengan metode 11 indikator karakter wilayah.
Menaker pun mengimbau Dewan Pengupahan Daerah agar memanfaatkan perkiraan KHL tersebut sebagai salah satu rujukan. Dia turut menggarisbawahi urgensi komunikasi dua arah supaya regulasi yang terbit dapat mewadahi harapan semua pihak terkait.
“Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” ucap Yassierli dalam rapat koordinasi secara hibrida (hybrid) di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, 16 November 2026, seperti dikutip dari kumparanBISNIS.
Baca Juga: Info Kenaikan UMP 2027 Terbaru, Ini Kata Menaker
(MDP)
