Presidensi G20 Indonesia: Tema, Fokus Bahasan, dan Pilar Penting

Presidensi G20 Indonesia. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Presidensi G20 Indonesia 2022 resmi digelar sejak 1 Desember 2021 hingga akhir Oktober 2022 mendatang. Forum global G20 ini diadakan setiap tahun oleh negara anggota dengan sistem penyerahterimaan presidensi.

Secara umum, presidensi G20 merupakan tuan rumah dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20. Indonesia sendiri menerima presidensi dari Italia dan menjadi negara kelima di Asia yang menjadi tuan rumah G20.

G20 atau Group of Twenty akan dihadiri oleh kepala negara, menteri keuangan, dan gubernur bank sentral dari tiap negara anggota. Forum ini memiliki pokok bahasan yang berkaitan dengan isu perekonomian global.

Tema Presidensi G20 Indonesia

Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Menkeu Australia Josh Frydenberg. Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Presidensi Indonesia di G20 mengusung tema bertajuk ‘Recover Together, Recover Stronger’. Melalui tema tersebut, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Hal itu sejalan dengan peran strategis G20 dalam mengamankan pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi global. Indonesia bersama dengan ke-19 negara anggota lainnya dalam G20, mewakili lebih dari 80 persen PDB dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia.

Adapun anggota G20 di antaranya, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, Tiongkok, Uni Eropa.

Fokus Bahasan Presidensi G20 Indonesia

Menkeu RI, Sri Mulyani dan beberapa delegasi negara anggota G20. Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Melalui tema yang diangkat dalam presidensi kali ini, setidaknya ada tiga isu penting yang ditekankan untuk dibahas dalam forum G20. Melansir laman g20.org, ketiga isu penting tersebut di antaranya:

Berdasarkan ketiga fokus pembahasan di atas, terdapat tujuh poin dalam agenda prioritas G20 Indonesia, di antaranya:

Melalui agenda ini, tiap negara anggota akan diminta untuk mengeluarkan kebijakan countercyclical, baik dari sisi fiskal, moneter, hingga regulasi keuangan. Adapun tujuan dari agenda Exit Strategi ialah untuk mendukung pemulihan ekonomi yang adil.

Berlangsungnya pandemi dua tahun terakhir menciptakan efek yang luar biasa di berbagai sektor kehidupan, termasuk perekonomian dunia. Itulah sebabnya, perlu dilakukan upaya pemulihan terhadap beberapa sektor terdampak, seperti sektor tenaga kerja, dan keuangan.

Melalui agenda ini, Indonesia bertekad meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang. Tak hanya itu, penanganan terhadap rendahnya minat investasi dan tingginya angka pengangguran menjadi fokus yang ditekankan dalam agenda ini.

Seiring berkembangnya teknologi, diperlukan adanya inovasi sistem pembayaran ke arah digital. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah Indonesia yang gencar melakukan transaksi perdagangan internasional dan dengan mata uang digital.

Selain sistem pembayaran digital, poin agenda yang satu ini juga berfokus pada keuangan berkelanjutan yang memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim. Melalui agenda ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi hijau dapat lebih adil, terjangkau, sesuai, dan inklusif bagi masyarakat dunia.

Pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance berfokus pada keberlanjutan dan pembiayaan perubahan iklim yang kredibel. Topik ini dikelompokkan pada risiko iklim, transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan keuangan berkelanjutan dari perspektif makro ekonomi maupun stabilitas keuangan.

Agenda ini berfokus pada pembahasan inklusi keuangan dan memiliki hubungan dengan peran teknologi digital dan pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Topik ini juga menyinggung pemanfaatan sistem open banking untuk mendorong produktivitas, mendukung ekonomi dan keuangan inklusif bagi komunitas yang belum terjangkau layanan keuangan secara maksimal.

Perpajakan internasional atau International Taxation membahas paket pajak internasional dan memformulasikan hak pemajakan atas keuntungan perusahaan-perusahaan multinasional. Melalui agenda ini, akan diatur hak pemajakan secara rinci dan terstruktur.

Sebagai langkah lebih lanjut, Bank Indonesia akan berdiskusi bersama Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20. Adapun isu yang akan dibahas meliputi strategi perencanaan pajak yang disebut sebagai Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Mengutip laman Kementerian Keuangan, Base Erosion and Profit Shifting adalah strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik.

Poin agenda yang terakhir yang menjadi prioritas di G20, yakni Cross-border Payment. Isu ini merupakan salah satu pembahasan penting jika ditinjau dari sisi perkembangan sistem pembayaran.

Seiring berkembangnya digitalisasi di bidang teknologi dan ekonomi, Cross-border Payment dapat menjadi solusi yang diharapkan bisa mendorong percepatan dan perluasan akses sistem keuangan.

Pilar Penting Presidensi G20 Indonesia

Bendera negara anggota G20. Foto: Unsplash.com

Sebagai langkah konkret dalam Presidensi Indonesia di G20 pada 2022, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa terdapat tiga pilar utama, di antaranya:

Itulah penjelasan lengkap mengenai tema, fokus pembahasan, dan pilar penting dari forum G20 di Indonesia. Semoga bermanfaat!

(ANM)