Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Konten dari Pengguna
Program Keluarga Harapan: Bantuan Sosial dari Pemerintah Sejak 2007
20 Januari 2023 11:17 WIB
·
waktu baca 3 menitTulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT
Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah mengadakan Program Keluarga Harapan atau PKH sejak 2007. PKH merupakan program bantuan sosial (bansos ) melalui pemberian uang nontunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
ADVERTISEMENT
Fokus dari program ini adalah keluarga miskin yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, serta memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
Menurut situs indonesiabaik.id, peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu. Selain itu, bagi anak dan ibu hamil juga akan rutin diperiksa kesehatan serta diperhatikan kecukupan gizinya.
Program Keluarga Harapan secara internasional dikenal sebagai Conditional Cash Transfers (CCT) atau Program Bantuan Tunai Bersyarat. Untuk informasi lebih lanjut, simak penjelasannya dalam uraian di bawah ini.
Tujuan Program Keluarga Harapan
Dalam jangka pendek, program ini ditujukan untuk mengurangi beban RTSM. Berdasarkan informasi dalam laman resmi Kemsos, adapun tujuan Program Keluarga Harapan dalam jangka panjang adalah sebagai berikut:
ADVERTISEMENT
Merujuk Kajian Program Keluarga Harapan terbitan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, adapun tujuan umum PKH, di antaranya:
Landasan Hukum Program Keluarga Harapan
Berdasarkan Kajian Program Keluarga Harapan terbitan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, landasan hukum pemberian Program Keluarga Harapan termaktub dalam beberapa peraturan berikut:
ADVERTISEMENT
Dasar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Selain landasan hukum, Program Keluarga Harapan juga memiliki peraturan terkait dasar pelaksanaannya. Peraturan tersebut di antaranya:
(NDA)