Sejarah Kondisi Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan

Ilustrasi kemerdekaan Indonesia. Foto: Unsplash

Kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan sangat memprihatinkan. Beberapa lahan perkebunan dan pabrik-pabrik tidak dapat digunakan karena rusak akibat perang.

Hal lain yang memberatkan perekonomian Indonesia, yaitu inflasi yang tinggi. Salah satu penyebab inflasi pada saat awal kemerdekaan adalah beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.

Mata uang yang diakui dan digunakan bersamaan kala itu, di antaranya De Javasche Bank (DJB), mata uang pemerintah Hindia Belanda, serta mata uang pendudukan Jepang.

Simak penjelasan lengkap mengenai kondisi Indonesia pada awal kemerdekaan, yang telah dirangkum dari buku Sejarah 3: SMP Kelas IX oleh Drs. Anwar Kurnia dan Drs. H. Moh. Suryana, di bawah ini.

Kondisi Ekonomi Indonesia pada Awal Kemerdekaan

Uang Rupiah sebagai ilustrasi ekonomi Indonesia. Foto: Shutterstock

Kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan perekonomian diperparah dengan dilakukannya blokade laut oleh Belanda sejak kedatangannya kembali ke Indonesia bersama Sekutu.

Dalam upaya mengatasi hal itu, pemerintah RI melalui Menteri Keuangan, Ir. Surachman mengeluarkan kebijakan "pinjaman nasional" yang disetujui oleh BPKNIP. Pinjaman itu direncanakan akan mencapai Rp1.000.000.000 yang dibagi dalam dua tahap.

Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Ternyata, kebijakan pemerintah mendapat sambutan dan dukungan yang baik dari rakyat.

Buktinya, pemerintah berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp500.000.000 dari uang yang disetor rakyat melalui Bank Tabungan Pos dan pegadaian-pegadaian.

Baca juga: Perkembangan Sistem Perekonomian di Indonesia dari Masa ke Masa

Namun pada 6 Maret 1946, tiba-tiba Belanda mengumumkan pemberlakuan uang baru yang dikenal dengan uang NICA. Pemberlakuan uang NICA dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya sudah sangat menurun.

Untuk menghadapi tindakan Belanda itu, pemerintah mengingatkan kepada masyarakat bahwa di wilayah RI hanya berlaku tiga mata uang sebagaimana yang telah diumumkan pada 1 Oktober 1945.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan uang kertas baru yang dinamai Ocang Repoeblik Indenei (ORI). Sejak saat itu, dilakukanlah penukaran mata uang Jepang dengan ORI. Setiap 1.000 mata uang Jepang ditukar dengan Rp l mata uang ORI.

Ilustrasi kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Foto: Pixabay

Kebijakan pemerintah ini cukup memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia kendati belum memperbaiki keadaan seluruhnya. Sejak bulan Februari 1946, pemerintah RI terus berusaha menanggulangi masalah ekonomi secara konseptual melalui Konferensi Ekonomi pertama.

Setelah dilangsungkan konferensi ekonomi pertama, dilanjutkan dengan Konferensi Ekonomi kedua yang dilangsungkan pada 6 Mei 1946. Beberapa kebijakan yang berhasil dibuat, yaitu:

Selain itu, atas inisiatif Menteri Kemakmuran dr. A.K. Gani dibentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada 19 Januari 1947. Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi, di antaranya:

(NDA)