Status NE pada NPWP, Pengertian dan Syarat Pengajuannya

Ilustrasi NPWP Foto: Shutter Stock

Wajib pajak tidak perlu khawatir apabila Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berstatus Non-Efektif (NE). Status NE pada NPWP ini biasanya dapat muncul secara otomatis apabila wajib pajak tidak membayar SPT Tahunan dalam tempo dua tahun berturut-turut.

Kendati demikian, menurut Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-20/PJ/2013, status NE pada NPWP tersebut juga dapat terjadi apabila wajib pajak mengajukan diri dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban lapor SPT.

Wajib pajak yang NPWP-nya telah non-efektif, maka ia tidak diperkenankan melaksanakan kewajiban penyampaian SPT. Wajib pajak juga tidak akan diterbitkan atau diberikan Surat Teguran sekalipun tidak menyampaikan SPT.

Ada beberapa syarat dan dokumen yang perlu dipenuhi oleh wajib pajak agar NPWP dapat berstatus non efektif. Apa saja? Simak syarat dan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan status NE pada NPWP dalam uraian artikel di bawah ini.

Syarat Mengajukan Status NE pada NPWP

Ilustrasi NPWP elektronik. Foto: Dok. Istimewa

Mengacu pada Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-20/PJ/2013, status non efektif dapat diberikan kepada wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai perundang-undangan perpajakan.

Berikut syarat yang membuat wajib pajak dapat berstatus non efektif sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020:

Dokumen untuk Mengajukan Status NE pada NPWP

Ilustrasi mengajukan status NE pada NPWP. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Berdasarkan informasi dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, berikut adalah beberapa dokumen yang harus wajib pajak siapkan jika ingin mengajukan status NE pada NPWP.

(NDA)