Tahap Rekrutmen PPPA DKI Jakarta, Syarat, dan Cara Daftarnya

Berita dan Informasi Praktis soal Ekonomi Bisnis
·waktu baca 12 menit
Tulisan dari Berita Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Memahami tahap rekrutmen PPPA DKI Jakarta menjadi hal penting bagi masyarakat yang berminat untuk berkarier di instansi tersebut. Dengan mengetahui alur seleksinya, setiap pelamar dapat mempersiapkan dokumen dan strategi terbaik agar tidak gugur.
Mencermati setiap ketentuan juga sangat dibutuhkan, karena proses pendaftarannya akan ditutup hari ini, Rabu, 18 November 2026. Oleh sebab itu, pastikan seluruh persyaratan administrasi sudah sesuai sebelum batas waktu pengiriman berkas berakhir.
Tahap Rekrutmen PPPA DKI Jakarta
Pendaftaran rekrutmen Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 resmi dimulai sejak Senin, 16 November hingga Rabu, 18 November 2026 pukul 23.59 WIB.
Informasi ini sebagaimana tertera dalam Pengumuman Penyedia Jasa Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (Pusat PPA) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 Nomor: 5895/KG.13.01 tertanggal 12 November 2026.
Setelah pendaftaran secara daring (online), pelamar masih akan melalui beberapa tahapan seleksi dengan lini masa (timeline) berikut:
Pendaftaran: Senin, 16 November hingga Rabu, 18 November 2026 pukul 23.59 WIB.
Pengumuman hasil seleksi administrasi melalui surel (email) masing-masing peserta dan Instagram Story @ppadki: Selasa, 24 November 2026.
Sosialisasi tes tatap muka (offline) melalui aplikasi Zoom Meeting: Selasa, 1 Desember 2026.
Pelaksanaan tes offline: Rabu, 2 Desember hingga Kamis, 3 Desember 2026.
Pengumuman akhir rekrutmen PPPA DKI Jakarta melalui surel masing-masing peserta dan Instagram Story @ppadki: Kamis, 31 Desember 2026.
Batas akhir pengumpulan surat keterangan bebas dari rumah sakit daerah atau instansi pemerintah dan kepemilikan rekening tabungan Bank DKI bagi peserta yang lolos seluruh tahapan seleksi: sebelum Minggu, 10 Januari 2027.
Syarat Daftar Rekrutmen PPPA DKI Jakarta
Bagi masyarakat yang berminat menjadi bagian dari PPPA DKI Jakarta, masih ada kesempatan untuk mendaftar lowongan kerja hingga malam ini. Oleh sebab itu, calon pelamar perlu mencermati seluruh persyaratannya berikut ini:
1. Syarat Umum
Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, patuh, dan menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berjenis kelamin pria maupun wanita.
Pelamar wanita tidak diperbolehkan bertato, memiliki bekas tato, maupun bekas tindik pada bagian tubuh selain telinga, kecuali berkaitan dengan aturan adat atau agama tertentu. Sementara bagi pelamar pria, dilarang bertato, memiliki bekas tato, maupun bertindik di bagian tubuh mana pun, kecuali didasari oleh ketentuan adat atau agama.
Tidak pernah menjalani hukuman penjara berdasarkan vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akibat perbuatan kriminal, yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) aktif.
Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat bukan atas kemauan sendiri maupun diberhentikan dengan tidak hormat saat menjabat sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), maupun karyawan swasta, yang dibuktikan dengan surat referensi kerja dari instansi terdahulu.
Tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS, taruna sekolah ikatan dinas pemerintah, ataupun tergabung dalam keanggotaan, kepengurusan partai politik (parpol), maupun aktivitas politik praktis yang wajib dituangkan dalam surat pernyataan pelamar bermeterai Rp10.000.
Mampu berkomitmen untuk bekerja secara purnawaktu (full-time).
Siap menjalankan tugas di luar jam operasional apabila diperlukan.
Melampirkan surat keterangan kewaspadaan kesehatan atau surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit daerah maupun instansi milik pemerintah (bukan fasilitas kesehatan swasta), dengan tanggal penerbitan paling lama tiga minggu sebelum masa pendaftaran berakhir.
Memiliki kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mandiri dengan status aktif.
Siap mematuhi seluruh aturan maupun tata tertib yang ditetapkan.
2. Syarat Dokumen
Pasfoto berwarna berdimensi 4x6 dengan jumlah dua lembar.
Surat permohonan kerja.
Daftar Riwayat Hidup atau Curriculum Vitae (CV).
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Salinan Kartu Keluarga (KK).
Salinan Akta Nikah (khusus bagi pelamar yang telah berumah tangga).
Salinan Ijazah pendidikan terakhir beserta transkrip akademiknya.
Salinan kartu BPJS Kesehatan mandiri yang status kepesertaannya masih aktif.
Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila telah memilikinya.
Surat keterangan sehat dari rumah sakit maupun fasilitas kesehatan milik pemerintah yang dikeluarkan paling lama tiga minggu menjelang batas akhir pendaftaran.
Salinan SKCK dengan masa berlaku yang masih aktif.
Sertifikat pendukung yang sejalan dengan posisi pekerjaan yang dilamar.
Surat referensi kerja terakhir dari tempat bekerja sebelumnya (apabila sudah memiliki pengalaman kerja).
Surat pernyataan yang dibubuhi meterai Rp10.000 berisi keterangan bahwa pelamar bukan merupakan CPNS maupun PNS, bukan peserta didik Sekolah Kedinasan (Sekdin), dan tidak berstatus sebagai anggota, pengurus parpol, maupun terlibat dalam aktivitas politik praktis.
Syarat Khusus Rekrutmen PPPA DKI Jakarta
Selain persyaratan umum dan dokumen, setiap pendaftar seleksi Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan di PPPA DKI Jakarta harus memenuhi ketentuan khusus berdasarkan jabatan yang dilamar berikut ini:
1. Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (3 Orang)
Mempunyai latar belakang pendidikan yang selaras dengan ketentuan posisi, yakni sekurang-kurangnya lulusan Strata Dua atau Magister (S-2) dengan prioritas pada program studi (prodi) Ilmu Kesejahteraan Sosial, Hukum, maupun Politik.
Menguasai keahlian sebagai Tenaga Ahli Pemenuhan Hak terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.
Lebih disukai bagi pelamar yang mengantongi sertifikat pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM), Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A), Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan Konvensi Hak Anak (KHA).
Mengantongi sertifikat profesi yang sesuai dengan masing-masing bidang keilmuan.
Mempunyai rekam jejak pengalaman bekerja di bidang terkait minimal selama lima tahun.
Mampu menyusun penelitian, kajian, atau telaahan mengenai pemenuhan hak korban kekerasan perempuan dan anak ataupun upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Lebih disukai apabila mempunyai sertifikat mediator.
2. Tenaga Ahli Psikolog Klinis (2 Orang)
Mempunyai latar belakang pendidikan yang sejalan dengan ketentuan posisi, yakni minimal lulusan S-2 prodi Magister Profesi Psikolog Klinis.
Menguasai keahlian selaku Tenaga Ahli Psikologi Klinis dengan kemampuan khusus dalam mendampingi penyintas tindak kekerasan terhadap perempuan maupun anak.
Lebih diprioritaskan bagi pelamar yang mengantongi sertifikat pelatihan KtP/A atau Konvensi Hak Anak.
Memegang sertifikat profesi resmi sebagai Psikolog Klinis Dewasa.
Mengantongi sertifikat pelatihan psikodiagnostik maupun sertifikat pengakuan sebagai psikolog yang berwenang memberi layanan terapi bagi korban KtP/A.
Berstatus legal dalam menjalankan praktik psikologi yang ditunjukkan melalui kepemilikan Surat Izin Praktek Psikolog (SIPP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) Psikolog.
Berpengalaman kerja pada sektor klinis untuk pasien dewasa maupun anak sekurang-kurangnya selama lima tahun.
3. Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi (Pengalaman Kerja 7 Tahun untuk 1 Orang)
Lulusan Strata Satu atau Sarjana (S-1) dari prodi Ilmu Komputer, Sistem Informasi, maupun Teknik Informatika dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,0 bagi perguruan tinggi swasta (PTS) atau 2,75 bagi perguruan tinggi negeri (PTN).
Mempunyai rekam jejak karier sebagai pemrogram paling sedikit selama tujuh tahun.
Terampil mengoperasikan kerangka kerja Laravel edisi terkini, basis data MySQL atau PostgreSQL, peladen Linux, dan Application Programming Interface (API) berbasis Representational State Transfer (REST).
Cakap dalam mengolah kode memakai bahasa pemrograman PHP, Python, Java atau JavaScript, dan Cascading Style Sheets (CSS).
Mengerti prinsip fundamental pengelolaan proyek beserta siklus pengembangan perangkat lunak.
Berkemampuan merancang bangun sekaligus menganalisis suatu sistem.
4. Tenaga Ahli Teknologi dan Informasi (Pengalaman Kerja 3 Tahun untuk 1 Orang)
Kualifikasi akademik minimal S-1 dari prodi Ilmu Komputer, Sistem Informasi, atau Teknik Informatika dengan IPK paling rendah 3,0 untuk PTS maupun 2,75 bagi lulusan PTN.
Mempunyai rekam jejak karier di bidang pemrograman paling sedikit selama tiga tahun.
Terampil mengoperasikan perangkat lunak pengolah data seperti Spreadsheet, RStudio, Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA), dan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), sekaligus memahami pengelolaan Linux Server maupun Representational State Transfer Application Programming Interface (REST API).
Mampu memproses berbagai format berkas data, mencakup Comma-Separated Values (CSV), JavaScript Object Notation (JSON), Extensible Markup Language (XML), Shapefile (SHP), hingga Excel Spreadsheet (XLS).
Cekatan menulis kode menggunakan bahasa pemrograman Structured Query Language (SQL), Not Only SQL (NoSQL), R, Python, Golang, Rust, dan C++.
5. Tenaga Pelayanan Advokat (7 Orang)
Memenuhi latar belakang akademis yang disyaratkan bagi posisi terkait, yakni paling rendah lulusan S-1 prodi Ilmu Hukum dengan prioritas peminatan Hukum Pidana.
Mempunyai rekam jejak kecakapan selaku petugas pendampingan hukum bagi penyintas kekerasan perempuan maupun anak.
Mengantongi kartu tanda pengenal resmi profesi advokat.
Lebih disukai apabila mempunyai bukti kelulusan pelatihan penanganan KtP/A, Konvensi Hak Anak, ataupun Sistem Peradilan Pidana Anak.
Mempunyai riwayat berkarier pada bidang serupa sekurang-kurangnya selama dua tahun.
Mengantongi bukti kelulusan sertifikasi profesi mediator.
6. Tenaga Pelayanan Paralegal (47 Orang)
Mempunyai latar belakang pendidikan yang sejalan dengan ketentuan posisi, yakni sekurang-kurangnya lulusan S-1 prodi Hukum atau Ilmu Hukum, dengan prioritas pada bidang Hukum Pidana.
Menguasai keahlian sebagai petugas layanan paralegal bagi penyintas kekerasan yang menimpa perempuan maupun anak.
Pelamar yang mengantongi sertifikat pelatihan KtP/A, Konvensi Hak Anak, ataupun Sistem Peradilan Pidana Anak akan lebih diprioritaskan.
Batas umur maksimal ketika mengajukan lamaran ialah 50 tahun.
Kandidat yang mempunyai sertifikat mediator akan memperoleh pertimbangan lebih.
Berkomitmen penuh dan siap ditugaskan di semua area Jakarta.
7. Tenaga Pelayanan Paralegal di Pos Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Kepulauan Seribu (2 Orang)
Berlatar belakang pendidikan yang sejalan dengan ketentuan posisi, yakni sekurang-kurangnya lulusan S-1 bidang Hukum atau Ilmu Hukum, dengan prioritas pada peminatan Hukum Pidana.
Menguasai kemampuan dalam memberikan pendampingan paralegal bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
Pelamar yang mengantongi sertifikat pelatihan KtP/A, Konvensi Hak Anak, maupun Sistem Peradilan Pidana Anak akan lebih diprioritaskan.
Batas umur maksimal pendaftar adalah 50 tahun ketika mengajukan lamaran.
Siap dan bersedia ditugaskan di area Pos Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak.
Kepemilikan sertifikat sebagai mediator menjadi nilai tambah yang diutamakan.
Pelamar yang berdomisili dan memegang KTP Kabupaten Kepulauan Seribu akan mendapat prioritas lebih.
8. Tenaga Pelayanan Paralegal Unit Reaksi Cepat (12 Orang)
Mempunyai latar belakang akademik yang sesuai dengan ketentuan posisi, yakni sekurang-kurangnya lulusan S-1 dari prodi Hukum atau Ilmu Hukum (dengan prioritas pada konsentrasi Hukum Pidana).
Menguasai keahlian dalam memberikan pendampingan hukum dasar bagi para penyintas kekerasan yang dialami oleh perempuan maupun anak.
Lebih disukai apabila mempunyai bukti kelulusan pelatihan terkait KtP/A, Konvensi Hak Anak, atau Sistem Peradilan Pidana Anak.
Batas maksimal umur pelamar saat mengajukan pendaftaran adalah 50 tahun.
Siap dan mampu menjalankan tugas melewati jadwal operasional normal maupun saat tanggal merah.
Kandidat yang mahir mengoperasikan mobil dan mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM) A akan menjadi nilai tambah.
Pelamar yang telah mengantongi sertifikasi kompetensi mediator akan lebih diprioritaskan.
9. Tenaga Pelayanan Psikolog Klinis (12 Orang)
Kualifikasi pendidikan minimal berasal dari lulusan S-2 prodi Magister Profesi Psikolog Klinis atau S-1 Profesi Psikolog.
Menguasai keahlian sebagai Tenaga Pelayanan Psikologi dalam menangani korban kekerasan perempuan dan anak.
Mengantongi bukti kelulusan pelatihan psikodiagnostik maupun sertifikat pengakuan keahlian sebagai psikolog pemberi terapi bagi korban KtP/A.
Mempunyai legalitas praktik psikologi yang sah melalui lampiran SIPP dan STR Psikolog.
Menyertakan bukti kepemilikan sertifikat profesi Psikolog.
Mempunyai rekam jejak kerja yang sesuai minimal dua tahun bagi lulusan Magister Profesi Psikolog Klinis atau sekurang-kurangnya empat tahun bagi lulusan S1 Profesi Psikolog.
Pelamar yang memiliki sertifikat pelatihan KtP/A maupun konvensi hak anak akan mendapatkan prioritas utama.
10. Tenaga Pelayanan Konselor dalam Bidang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (47 Orang)
Lulusan paling rendah jenjang S-1 dari prodi Psikologi.
Mempunyai keahlian dalam menjalankan peran sebagai petugas layanan konseling bagi penyintas kekerasan perempuan maupun anak.
Pelamar yang mengantongi sertifikat pelatihan terkait KtP/A atau Konvensi Hak Anak akan menjadi prioritas utama.
Batas maksimal umur pendaftar adalah 50 tahun ketika mengajukan lamaran.
Siap dan berkomitmen untuk bertugas di titik lokasi Pos Pengaduan kekerasan perempuan dan anak yang telah ditentukan.
11. Tenaga Pelayanan Konselor di Pos Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Kepulauan Seribu (2 Orang)
Lulusan paling rendah jenjang S-1 dari prodi Psikologi.
Mempunyai keahlian sebagai petugas pemberi layanan konseling bagi penyintas tindak kekerasan pada perempuan dan anak.
Berumur maksimal 50 tahun ketika mengajukan lamaran.
Sanggup dan siap bertugas di titik penempatan Pos Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak.
Lebih diprioritaskan bagi pelamar yang mengantongi sertifikat pelatihan KtP/A maupun Konvensi Hak Anak.
Lebih diutamakan pelamar dengan KTP domisili Kabupaten Kepulauan Seribu.
12. Tenaga Pelayanan Pendamping Korban di Kantor Pusat dan Rumah Perlindungan Sementara (17 Orang)
Lulusan minimal jenjang S-1 dari prodi Sosial atau Kesejahteraan Sosial.
Menguasai keahlian sebagai petugas layanan pendampingan bagi perempuan maupun anak yang mengalami tindak kekerasan.
Pelamar yang mempunyai sertifikat pelatihan mengenai KtP/A atau Konvensi Hak Anak akan lebih diprioritaskan.
Mengantongi sertifikat pekerja sosial profesional terbitan organisasi profesi pekerja sosial resmi.
Batas umur maksimal pelamar saat mengajukan pendaftaran adalah 50 tahun.
13. Tenaga Pelayanan Manager Kasus (29 Orang)
Minimal lulusan pendidikan jenjang S-1, khususnya dari prodi Sosial atau Kesejahteraan Sosial.
Menguasai keahlian sebagai petugas layanan manajer kasus bagi penyintas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pelamar yang mempunyai bukti sertifikasi pelatihan mengenai KtP/A maupun Konvensi Hak Anak akan lebih diprioritaskan.
Mengantongi sertifikat resmi pekerja sosial profesional yang diterbitkan langsung oleh instansi profesi terkait.
Batas maksimal umur pelamar saat mengajukan pendaftaran adalah 50 tahun.
14. Petugas SAPA 129 (1 Orang)
Pelamar pria maupun wanita dengan batas umur paling tinggi 40 tahun.
Kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D-3) atau S-1 dari berbagai prodi.
Menguasai keahlian sebagai Agent Operator Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129.
Cakap dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis.
Terampil menjalankan sistem SAPA 129, termasuk aplikasi seluler (mobile apps) dan Omni-Channel Assistant (OCA) Interaction.
Siap menjalani sistem kerja full-time.
Bersedia menjalankan tugas di luar jadwal kerja reguler apabila diperlukan.
Bebas dari catatan kriminal maupun persoalan hukum yang sedang berjalan dengan aparat berwenang.
Berdedikasi penuh untuk mematuhi Kode Etik penyedia layanan SAPA 129, Kode Perilaku Penyelenggaraan Perlindungan Anak, hingga Kode Perilaku Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual.
Cara Daftar Rekrutmen PPPA DKI Jakarta
Adapun langkah-langkah untuk mengirim lamaran kerja di PPPA DKI Jakarta sebagai berikut:
Kunjungi laman bit.ly/DAFTAR_TATP2027.
Lengkapi formulir pendaftaran dengan mengisi data diri, seperti nama lengkap, gelar, nomor ponsel, alamat surel, tanggal lahir, usia, Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, nomor BPJS Kesehatan, alamat sesuai dengan KTP, alamat domisili, riwayat pendidikan, hingga pengalaman kerja.
Unggah seluruh dokumen persyaratan rekrutmen PPPA DKI Jakarta dalam satu file berbentuk PDF dan berukuran maksimal 10 mb.
Tekan tombol Kirim untuk mengakhiri pendaftaran.
Baca Juga: Cara Melamar di Pabrik BYD Subang dan Syaratnya
(MDP)
