TKDN: Definisi, Manfaat, dan Ketentuan Nilainya

Ilustrasi TKDN. Foto: Unsplash

TKDN atau Tingkat Kandungan Dalam Negeri merupakan kebijakan yang penting dalam mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Langkah ini merupakan upaya untuk menggerakkan perekonomian Indonesia, terutama dalam hal produksi barang dan jasa.

Istilah TKDN muncul dalam proyek-proyek pengadaan barang dan program strategis lainnya. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan TKDN itu? Agar lebih memahaminya, simak informasi yang dijabarkan di bawah ini.

Apa Itu TKDN?

Ilustrasi TKDN. Foto: Pexels

Salah satu contoh regulasi yang berdampak pada operasional bisnis adalah peraturan mengenai TKDN. Itu didefinisikan sebagai besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa.

Dalam buku Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia karya Edy Suprapto, TKDN juga dapat diartikan sebagai nilai atau persentase komponen produksi buatan Indonesia yang dipakai dalam sebuah produk.

Komponen ini tak hanya berkaitan dengan material atau perangkat kerasnya, tetapi juga memperhitungkan perangkat lunak hingga tenaga kerja lokal. Setiap produk yang akan diedarkan di Indonesia harus diproduksi di Indonesia dengan memperhatikan aturan TKDN.

Kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pengggunaan komponen lokal dalam produk-produk yang diproduksi di dalam negeri.

Implementasi TKDN mendorong produsen untuk menggunakan lebih banyak komponen dan bahan baku lokal dalam proses produksi. Hal ini berpotensi meningkatkan permintaan dan produksi barang-barang lokal, serta memberikan dukungan ke pemasok lokal.

Baca Juga: Jenis-jenis Pasar dalam Ekonomi dan Contohnya

Manfaat TKDN

Ilustrasi TKDN. Foto: Pexels

Penerapan TKDN memiliki dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional. Berikut manfaat utama yang dapat dirasakan:

Ketentuan Nilai TKDN

Ilustrasi TKDN. Foto: Pexels

Kebijakan mengenai TKDN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Regulasi tersebut menetapkan nilai bobot TKDN dalam pengadaan produk dalam negeri.

Pengguna produk dalam negeri wajib menggunakan produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40 persen. Sementara, produk dalam negeri yang wajib digunakan pengguna dalam negeri harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25 persen.

Nilai TKDN Barang dihitung berdasarkan faktor produksi yang meliputi bahan/material langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik (factory overhead).

Sementara itu, nilai TKDN Jasa dihitung berdasarkan biaya yang meliputi tenaga kerja, alat kerja/fasilitasi kerja, dan jasa umum. Nilai TKDN gabungan barang dan jasa dihitung berdasarkan gabungan faktor produksi barang dan jasa.

Adapun nilai kemampuan intelektual (brainware) dapat dihitung sebagai biaya dalam perhitungan sebagai biaya dalam perhitungan nilai TKDN.

(SA)