UMR Jakarta 2023 dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapannya

Ilustrasi UMR Jakarta 2023. Foto: Pexels

Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta 2023 telah ditetapkan sejak November 2022 lalu. Akan tetapi, ketentuan terkait UMR Jakarta 2023 tersebut baru diberlakukan per 1 Januari 2023.

Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia No.18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023, UMP Provinsi DKI Jakarta diputuskan naik sebesar 5,6%.

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menyebutkan, kenaikan ini merupakan bentuk dukungan pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

Bagi masyarakat yang akan atau telah bekerja di wilayah DKI Jakarta, simak ulasan di bawah ini untuk mengetahui upah minimum terbarunya agar bisa negosiasi gaji dengan perusahaan.

UMR Jakarta 2023

Ilustrasi UMR Jakarta 2023. Foto: Unsplash

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan gaji UMR Jakarta 2023 menjadi sebesar Rp 4.901.798. Sementara pada tahun sebelumnya, UMR Jakarta tercatat sebesar Rp 4.641.854.

Landasan penetapan kenaikan UMR Jakarta ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Permennaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan UMP. Berdasarkan peraturan tersebut, semua gubernur wajib mengumumkan penetapan UMR 2023 pada November 2022.

Penetapan kenaikan UMR Jakarta 2023 itu kemudian disahkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1153 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Besaran UMK tersebut dibayarkan kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Oleh karena itu, para pengusaha diwajibkan untuk menyusun struktur skala upah untuk para pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Para pengusaha juga diminta untuk tak membayarkan upah kurang dari UMK yang ditetapkan. Apabila pengusaha sudah membayar lebih dari UMK, maka juga tak diperbolehkan melakukan pengurangan upah.

Jika ketahuan melanggar ketentuan penetapan UMR Jakarta 2023, maka perusahaan bakal dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan UMR

Ilustrasi UMR Jakarta 2023. Foto: Unsplash

UMK merupakan salah satu hal yang menjadi patokan para pekerja atau buruh untuk negosiasi terkait gaji yang akan diterima. Secara harfiah, UMK dapat diartikan sebagai besaran standar yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha kepada karyawan atau pekerjanya.

Merujuk jurnal bertajuk Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Model Spatial Autoregressive (SAR) oleh Merdekawaty, Ispriyanti, dan Sugito, berikut faktor-faktor yang memengaruhi penetapan UMK:

1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum.

KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi seorang pekerja untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non-fisik, dan sosial untuk memenuhi kebutuhan dalam satu bulannya.

2. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga kebutuhan pokok yang tercermin dalam IHK. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi sebuah rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah.

Menurut bps.go.id, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

(NDA)