17 Soal Tes Wawasan Kebangsaan RBB BUMN 2025 dan Jawabannya

Ilustrasi Tes Wawasan Kebangsaan BUMN 2025. Foto: Unsplash/Justin Morgan

Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 telah memasuki tes tahap 1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi salah satu soal yang diujikan dalam seleksi ini.

TWK bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap nilai-nilai dasar kebangsaan dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Mengutip buku Tes Wawasan Kebangsaan oleh Gho Class, materi yang diujikan mencakup topik penting seperti sejarah Indonesia, Pancasila, UUD 1945, hingga tata negara.

Sebagai langkah persiapan, penting bagi Anda untuk memahami materi sekaligus mengetahui jenis-jenis soalnya. Yuk, simak kumpulan contoh soal Tes Wawasan Kebangsaan RBB BUMN 2025 lewat artikel berikut.

Contoh Soal Tes Wawasan Kebangsaan RBB BUMN 2025

Ilustrasi Tes Wawasan Kebangsaan RBB BUMN 2025. Foto: pexels

Dihimpun dari buku Pasti Bisa Lolos Tes CPNS dan Pegawai BUMN oleh Nurul Huda, S. Si, MM., berikut beberapa contoh soal Tes Wawasan Kebangsaan RBB BUMN 2025 beserta jawabannya:

1. Menurut UU No. 20/2003, yang dimaksud dengan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan adalah...

A. guru kontrak

B. pendidik

C. instruktur

D. tenaga kependidikan

E. widyaswara

Jawaban: D

2. Menurut UU, koperasi merupakan salah satu bentuk badan yang dikenai pajak karena merupakan lembaga...

A. usaha

B. kerja sama

C. yayasan

D. kesejahteraan

E. pemenuhan kebutuhan

Jawaban: B

3. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas, kecuali...

A. pimpinan

B. hakim anggota

C. panitera

D. seorang sekretaris

E. seorang juri yang netral

Jawaban: E

4. Menurut UUD 1945 Pasal 30 (2) yang telah diamandemenkan dan setelah terjadi pemisahan tugas dan wewenang antara kepolisian dan TNI, maka kedudukan polisi dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah sebagai...

A. kekuatan utama

B. kekuatan pendukung

C. kekutan cadangan

D. gerakan mobilisasi

E. gerakan perlawanan

Jawaban: A

5. Menurut UUD 1945, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hal itu berarti...

A. setiap WNI mendapat jaminan

B. setiap orang di Indonesia dijamin

C. orang Indonesia aslilah yang dijamin

D. jaminan diberikan kepada penduduk dewasa

E. jaminan diberikan kepada warga asing tertentu

Jawaban: B

6. Suatu negara yang dalam menyelenggarakan pemerintahannya selalu berdasarkan peraturan tertulis, maka negara tersebut dinamakan dengan...

A. negara konstitusi

B. negara hukum

C. negara demokrasi

D. negara berkedaulatan

E. negara the rule of law

Jawaban: B

7. Soekarno dan ajaran demokrasi terpimpinnya berpendapat apabila musyawarah untuk mufakat mengalami kegagalan maka solusinya adalah...

A. keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

B. pimpinan sidang membuat kebijaksanaan

C. sidang ditunda untuk beberapa waktu

D. rencana keputusan itu dibatalkan

E. meminta pendapat kepada yang lebih senior

Jawaban: B

8. Batas wilayah laut yang dimiliki oleh negara-negara pada umumnya ditentukan minimal 3 mil dari pantai dalam keadaan surut. Batas wilayah laut ini penting bagi negara yang bersangkutan untuk...

A. pertahanan

B. menghasilkan pajak yang dikenakan atas kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah laut negara itu

C. sumber-sumber penghidupan bagi penduduk pantai

D. A, B, dan C benar

E. A, B, dan C salah

Jawaban: D

9. Pancasila tidak mengenal adanya fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada...

A. pemusatan kekuasaan pada beberapa orang

B. mengutamakan individualisme radikal

C. material modern dan individualisme

D. pemusatan kekuasaan pada orang

E. memaksakan praktik liberalisme

Jawaban: D

10. Fungsi Pembukaan UUD 1945 Alenia IV yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarkis dan piramida di Indonesia menjadi...

A. filter bagi masuknya budaya asing

B. sumber budaya bangsa

C. petunjuk pelaksanaan peraturan

D. sumber hukum yang berlaku

E. ciri dan karakteristik bangsa

Jawaban: D

Baca Juga: Cara Download Safe Exam Browser 3.7 untuk Tes Online BUMN 2025

Ilustrasi Tes Wawasan Kebangsaan RBB BUMN. Foto: Unsplash/Christin Hume

11. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan sila ke-2 Pancasila adalah...

A. kaum pria memiliki derajat yang lebih tinggi

B. pemimpin dan pemuka masyarakat berkedudukan lebih tinggi

C. manusia memiliki derajat dan martabat yang sama

D. kedudukan seseorang ditentukan oleh yang dimilikinya

E. kedudukan seseorang ditentukan oleh perbuatannya

Jawaban: C

12. Perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dapat dilihat dalam bentuk...

A. menentukan sistem perekonomian

B. menentukan kerja sama dengan bangsa lain

C. mengakui kebebasan beragama

D. menentukan ketertiban lingkungan

E. menyatakan pendapat dan beroganisasi

Jawaban: E

13. Makna yang terkandung dalam nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa adalah...

A. selalu berjuang untuk kepentingan negara

B. selalu menentang negara penjajah

C. rela berkorban utnuk kepentingan keluarga

D. selalu mengupayakan persatuan bangsa

E. mau menyumbangkan harta untuk masyarakat

Jawaban: A

14. Pada amandemen keempat UUD 1945 pasal 29, telah disepakati...

A. penjelasan lebih rinci

B. adanya penambahan ayat

C. perubahan hanya pada ayat (1)

D. perubahan hanya pada ayat (2)

E. tidak mengalami perubahan

Jawaban: E

15. Bangsa Indonesia tidak dapat berdiam diri terhadap peristiwa internasional yang membuat suatu negara terpukur karena...

A. Indonesia merupakan anggota PBB yang ke-50

B. pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan yang sah

C. bangsa Indonesia adalah bagian mutlak dari bangsa-bangsa di dunia

D. UUD 1945 mengamanatkan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat

E. keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia sangat bergantung pada dunia internasional

Jawaban: C

16. Kebijakan umum pembangunan nasional tertuang dalam...

A. GBHN

B. alenia ke-4 pembukaan UUD 1945

C. nilai-nilai Pancasila

D. UU No. 25 tahun 2000 tentang PRPERNAS

E. A dan B benar

Jawaban: D

17. Menurut UUD 1945, lembaga yang mengawasi kebijaksanaan pemerintah ialah DPR, melalui...

A. pembentukan undang-undang dan penetapan GBHN

B. pembentukan undang-undang, penetapan GBHN, dan penetapan APBN

C. pembentukan peraturan pemerintah dan penetapan GBHN

D. pembentukan undang-undang dan penetapan APBN

E. penetapan APBN dan penetapan GBHN

Jawaban: D

(NSF)