Apa Itu PJLP Guru? Ini Penjelasan dan Syarat Pendaftarannya
Menyajikan informasi terkini, terbaru, dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle, dan masih banyak lagi.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Hari Ini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKebutuhan tenaga guru menjadi persoalan nyata di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini membuat banyak Pemerintah Daerah harus mencari solusi, terutama setelah terbitnya UU ASN 2023 yang melarang perekrutan tenaga honorer atau non-ASN.
Menjawab tantangan tersebut, pemerintah menghadirkan sejumlah skema alternatif untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Selain PPPK Paruh Waktu, muncul pula skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang menjadi opsi legal bagi instansi pemerintah dalam merekrut tenaga kerja tertentu.
Skema PJLP kemudian dipertimbangkan sebagai langkah strategis untuk membantu memenuhi kebutuhan guru di satuan pendidikan. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan PJLP? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.
Apa Itu PJLP Guru?
Mengutip panduan Rekrutmen PJLP DKI Jakarta susunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, PJLP merupakan skema kontrak perorangan yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai instansi, termasuk di lingkungan sekolah.
Melalui mekanisme ini, lulusan S1 Pendidikan memiliki peluang bekerja sebagai tenaga pendidik tanpa harus berstatus sebagai honorer. Dalam praktiknya, tenaga PJLP bertugas membantu pelaksanaan kegiatan operasional agar berjalan optimal.
Kehadiran PJLP tentu menjadi solusi ketika tugas-tugas tersebut belum sepenuhnya dapat ditangani oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyebabnya bisa karena keterbatasan jumlah pegawai maupun kebutuhan akan keahlian teknis tertentu yang bersifat mendesak.
Secara umum, PJLP merupakan bagian dari sistem tenaga alih daya atau outsourcing di lingkungan pemerintahan. Berbeda dengan PNS atau PPPK yang direkrut langsung oleh negara sebagai ASN, tenaga PJLP direkrut melalui pihak ketiga untuk menjalankan tugas di instansi pemerintah.
Agar pelaksanaannya tetap tertib dan sesuai aturan, rekrutmen tenaga alih daya di instansi pemerintah memiliki payung hukum yang jelas. Khusus untuk PJLP Guru, dasar hukumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Regulasi tersebut menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan guru, baik dari segi jumlah, kualifikasi, maupun kompetensi. Ketentuan ini juga diperkuat melalui Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru.
Persyaratan Umum PJLP Guru
Untuk mendaftarkan diri sebagai guru PJLP, ada sejumlah persyaratan umum yang harus dipenuhi. Berdasarkan informasi dari laman Instagram @disdikbud.balikpapan, berikut beberapa ketentuan dasarnya:
Warga Negara Indonesia (WNI)
Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 45 tahun
Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas pelayanan kesehatan
Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana
Bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dibuktikan dengan surat keterangan resmi
Dokumen Persyaratan PJLP Guru
Selain itu, pelamar juga wajib menyiapkan sejumlah dokumen pendukung. Dokumen yang dibutuhkan adalah:
Surat lamaran bermaterai (scan berwarna)
Kartu Tanda Penduduk/KTP (scan berwarna)
Ijazah dan transkrip nilai asli (scan)
Sertifikat pendidik (jika ada)
Pas foto terbaru ukuran 4×6
Surat keterangan sehat
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Surat keterangan bebas narkoba
Surat keterangan aktif mengajar (jika ada)
Nantinya, calon guru yang dinyatakan lulus seleksi akan mengikuti proses pengangkatan sebagai guru PJLP melalui sistem kontrak kerja. Guru yang terpilih juga harus bersedia ditempatkan dan mengajar pada satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Tunjangan Sertifikasi Guru 2026: Skema Baru dan Jadwal Pencairannya
(ANB)