Apa Maksud Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan?

Ilustrasi Pancasila. Foto: Shutterstock

Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki nilai-nilai yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena itu, pembangunan nasional juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Mengutip bpip.go.id, hakikat pembangunan nasional disebutkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Berdasarkan hal tersebut, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila menjadi landasan yang tepat dan ideal bagi pembangunan nasional.

Lantas, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Pengertian Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Seperti yang telah dijelaskan, pembangunan nasional merupakan perwujudan dari tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapainya, diperlukan suatu pedoman demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, yakni Pancasila.

Mengutip buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas XII oleh Atik Hartati dan Sarwono (2011), sesuai dengan sila-sila yang terdapat pada Pancasila, pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan ketuhanan.

Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi alat untuk melaksanakan pembangunan nasional melalui pengamalan kelima silanya. Keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan ini akan berdampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ilustrasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Foto: Ideapers

Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila meliputi segala aspek kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai bidang, di antaranya:

Bidang Politik

Sila yang menjadi acuan dalam bidang ini ialah sila keempat yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi jatuh di tangan rakyat. Dengan demikian, paradigma pembangunan di bidang politik adalah menggunakan sistem demokrasi dan tidak menggunakan sistem otoriter.

Bidang Ekonomi

Paradigma pembangunan di bidang ekonomi harus berlandaskan pada ekonomi kerakyatan. Maksudnya, ekonomi yang dilaksanakan harus bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas dengan didasarkan pada kemanusiaan dan moralitas ketuhanan.

Hasilnya, perekonomian Indonesia akan jauh dari aksi monopoli yang menguntungkan individu tertentu dan dapat menimbulkan berbagai bentuk penindasan ekonomi.

Bidang Sosial dan Budaya

Berdasarkan sila kedua dan ketiga Pancasila, pembangunan di bidang sosial dan budaya dapat meningkatkan harkat dan martabat sehingga menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Keanekaragaman nilai budaya yang dimiliki oleh rakyat Indonesia harus dijadikan alat untuk mencapai persatuan sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia.

Bidang Pendidikan

Wilayah Indonesia yang sangat luas bukanlah halangan untuk pemerataan pendidikan. Seluruh rakyat Indonesia harus memperoleh pendidikan tanpa membeda-bedakan. Pengembangan pendidikan ini harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab agar diperoleh peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Bidang Hukum

Pancasila merupkan sumber dari segala sumber hukum. Konsekuensinya, sistem hukum Indonesia harus berpegang dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan.

Dengan demikian, akan tercipta kesadaran, kepatuhan, keadilan, dan kebenaran dalam menegakkan serta menempatkan hukum di posisi tertinggi untuk menghargai hak asasi manusia.

(ADS)