Apa Saja Prinsip-prinsip Etika Berbangsa dan Bernegara dalam Islam?
Menyajikan informasi terkini, terbaru, dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle, dan masih banyak lagi.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Hari Ini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIslam tidak hanya mengatur tata cara dan etika beribadah, tetapi juga seluruh aspek kehidupan manusia termasuk urusan kenegaraan. Apa saja prinsip-prinsip etika berbangsa dan bernegara dalam Islam?
Etika berbangsa dan bernegara sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Di negara-negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya umat Muslim, prinsip dan etika berbangsa semestinya dilandaskan pada Alquran dan Assunah.
Prinsip-prinsip Etika Berbangsa dan Bernegara dalam Islam
Sebelum mengetahui prinsip dan etika bernegara dalam Islam, umat Muslim perlu memahami definisi dan makna dari prinsip maupun etika terlebih dahulu.
Prinsip dapat diartikan sebagai aturan, ketentuan, standar, asas atau kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan bertindak. Sedangkan etika adalah norma dasar atau aturan tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia.
Dalam Islam, etika disebut juga sebagai adab. Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip etika berbangsa dan bernegara adalah standar atau aturan dasar yang mengatur tingkah laku seseorang di masyarakat secara luas.
Dikutip dari artikel Prinsip-prinsip Bernegara Menurut Munawir Sjadzali oleh Ahmat Dulah, ada lima prinsip etika yang harus dimiliki umat Muslim dalam menjalankan perannya sebagai warga negara. Berikut penjelasan lengkapnya:
1. Musyawarah
Musyawarah atau syuro merupakan etika yang paling utama dalam berbangsa dan bernegara dalam Islam. Musyawarah adalah pembahasan yang dilakukan secara bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.
Prinsip terkait musyawarah dijelaskan dalam Surat Ali Imran ayat 159. Allah SWT berfirman:
“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu …”
2. Taat kepada Pemimpin
Demi mencapai kemaslahatan bersama, masyarakat diperintahkan untuk taat kepada pemimpin atau ulil amri. Menurut fiqih muamalah, ketaatan kepada ulil amri merupakan jenis ketaatan bersyarat atau tidak mutlak.
Maksud dari tidak mutlak adalah umat Muslim dapat menentang pemerintah apabila kebijakan yang diterapkan melanggar syariat. Hal ini dijelaskan dalam Surat An Nisa ayat 4.
Allah SWT berfirman yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
3. Keadilan
Prinsip keadilan adalah etika berbangsa dan bernegara yang harus dimiliki setiap pemimpin, dari lingkup organisasi yang paling kecil sampai yang besar. Tak hanya pemimpin, setiap masyarakat juga mempunyai peran dalam menegakkan keadilan di lingkungannya.
Perintah dalam menegakkan keadilan termaktub dalam Surat An Nisa ayat 135. Allah SWT berfirman, “ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”
4. Persamaan
Persamaan atau al musawah dapat dimaknai sebagai kesetaraan kewajiban dan hak bagi setiap masyarakat tanpa memandang suku, ras, atau agama. Prinsip ini penting diterapkan untuk mencegah konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Toleransi Umat Beragama
Kebebasan untuk memeluk kepercayaan tertentu merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib diberikan oleh negara. Demi menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera, setiap masyarakat sepatutnya menghargai dan menghormati agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat diwujudkan dengan tidak melarang atau mengganggu kegiatan ibadag agama lain.
(GLW)