Apakah UN Akan Diadakan Lagi? Ini Penjelasan Terbarunya

Ilustrasi Ujian Nasional (UN). Foto: Pexels

UN (Ujian Nasional) resmi ditiadakan oleh pemerintah sejak tahun 2021. Sejak saat itu, tidak ada lagi patokan kelulusan peserta didik berdasarkan nilai UN di semua tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA.

Seiring berjalannya waktu, ketidakhadiran UN dinilai banyak pihak telah menurunkan kualitas dan motivasi belajar siswa. Hingga akhirnya, wacana pengembalian UN pun mencuat dan kembali banyak dibicarakan dalam beberapa hari terakhir.

Sebenarnya, apakah UN akan diadakan lagi? Simak informasi terbarunya di bawah ini.

Wacana Kembalinya UN

Ilustrasi Ujian Nasional (UN). Foto: Pexels

Wacana pengembalian UN kembali mencuat setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dilantik oleh Presiden Prabowo. Dikutip dari kumparanNews, Abdul Mu’ti memilih untuk berhati-hati dalam membuat keputusan terkait pengembalian kebijakan UN di semua jenjang.

"Selain persoalan ujian nasional, zonasi, dan juga persoalan yang berkaitan kesejahteraan guru, kami sekali lagi mengharapkan masukan dari berbagai kalangan," ujar Abdul Mu’ti, Jumat (1/11).

Rencananya, di era kepemimpinan Presiden Prabowo, akan ada banyak hal dalam lingkup pendidikan yang bakal dikaji ulang. Selain UN, ada juga kebijakan lain seperti Zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, pengenalan Matematika di TK, kesejahteraan guru, dan lainnya.

Abdul Mu’ti juga menyampaikan bahwa ia mengajak masyarakat beramai-ramai menyampaikan aspirasinya perihal pendidikan dasar hingga menengah yang akan dia pimpin selama 5 tahun ke depan.

Apakah UN Akan Diadakan Lagi?

Ilustrasi Ujian Nasional (UN). Foto: Pexels

Mengenai wacana pengembalian UN juga sudah dibahas oleh Komisi X DPR RI. Sebagaimana diketahui, ada empat ruang lingkup tugas Komisi X DPR RI, yaitu mulai dari pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi.

Dikutip dari laman jdih.dpr.go.id, isu terkait UN yang rencananya akan diberlakukan kembali oleh Abdul Mu’ti akan dibahas lebih lanjut oleh Komisi X DPR RI.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan kebijakan pengembalian UN tersebut perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil evaluasi, bukan sekadar mengikuti tren saja.

“Kebijakan yang baik dipertahankan, yang kurang disempurnakan. Jangan sampai masyarakat merasa kebijakan berubah setiap ada pergantian menteri,” tutur Hetifah.

Selain itu, Hetifah juga menegaskan bahwa agar UN tidak menjadi momok bagi siswa bila kembali diterapkan. Menurutnya, kondisi psikologi dari peserta didik juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan.

Kesimpulannya, apakah UN akan diadakan lagi atau tidak masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Baik dari pihak kementerian dan DPR RI masih akan terus membahas kebijakan tersebut hingga menemukan sebuah keputusan strategis.

Baca Juga: Mendikdasmen Akan Dengar Masukan Berbagai Pihak Terkait UN

(SFN)