Arti Akuntabilitas dalam Ranah Publik beserta Model-Modelnya

Ilustrasi organisasi. Foto: pixabay

Akuntabilitas merupakan kosa kata baru yang dikenal dalam ranah sosial dan publik. Kata ini berasal dari bahasa Inggris “accountability” yang berarti pertanggungjawaban.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertanggungjawaban mempunyai arti perbuatan (hal) bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Sebagian ahli menyamakan arti akuntabilitas dengan responsibilitas (responsibility).

Jika dilihat lebih lanjut, kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Kata responsibilitas tidak bisa digunakan dalam ranah pemerintahan dan politik, sedangkan akuntabilitas bisa digunakan.

Masing-masing kata memiliki makna dan pemakaian yang berbeda. Agar tidak salah memahami, berikut penjelasan tentang arti akuntabilitas selengkapnya yang bisa Anda simak. .

Arti Akuntabilitas dalam Ranah Publik

Akuntabilitas dalam pengertian luas lebih condong pada evaluatif, namun tidak bersifat analitik. Akuntabilitas biasa digunakan untuk memenuhi urusan atau kinerja dari sebuah organisasi.

Ilustrasi kerja di kantor. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Mengutip buku Responsivitas dan Akuntabilitas Organisasi Publik karya Prof. Dr. Sangkala, keinginan untuk akuntabel berkaitan erat dengan responsiveness dan sense of responsibility, keinginan untuk berperilaku atau bertindak secara transparan, adil, dan dengan cara-cara yang wajar.

Akuntablitas tersebut dinamakan dengan tanggung jawab aktif (active responsibility). Dalam praktiknya, tanggung jawab ini memberikan standar untuk lebih proaktif mempertanggungjawabkan perilaku.

Setiap organisasi hendaknya bertanggung jawab kepada seseorang atau sesuatu di luar diri mereka sendiri. Para ahli memandang bahwa akuntabilitas bisa menjadi mekanisme pelaporan sekaligus instrumen manajerial di setiap tingkatan organisasi.

Dalam ranah politik, akuntabilitas adalah tujuan utama pemerintahan demokratis. Aspek ini turut mengontrol pelaksanaan dan kekuasaan yang telah didelegasikan kepada suatu organisasi ataupun lembaga.

Koppel dalam buku berjudul Patahologies of Accountability menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki lima dimensi utama, yakni transparency, lialibility, controlability, dan responsiveness. Semua itu memberikan gambaran dan konsep yang berbeda.

Model Akuntabilitas Publik

Ilustrasi akuntabilitas. Foto: pixabay

Di ranah publik, model akuntabilitas terdiri dari lima jenis, yaitu akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kejujuran serta legalitas. Dirangkum dari buku Akuntabilitas Melintas Zaman karya Dr. H. Marwan Yusuf, berikut penjelasannya:

Konsep akuntabilitas yang baik hendaknya memenuhi model-model tersebut. Sebab, model akuntabilitas menyajikan sistem informasi keuangan dan non-keuangan serta membahas tentang output dan outcome informasi.

Di Indonesia, sistem akuntabilitas jarang melibatkan semua kelompok kepentingan. Biasanya, organisasi atau lembaga hanya memenuhi tingkatan rendah dari model akuntabilitas.

Sistem akuntabilitas umumnya berkonsentrasi pada hubungan manajerial dan jarang mempertimbangkan hubungan antarinformasi yang dilaporkan dan tindakan yang diambil. Hal ini tentu tidak ideal dan kurang sesuai dengan standar yang telah diberlakukan.

(MSD)