Badan Bentukan Jepang yang Berjasa Merumuskan Dasar Negara Indonesia

Ilustrasi Garuda Pancasila. Foto: Shutter Stock

Perumusan dasar negara Indonesia tak lepas dari peran badan bentukan Jepang, BPUPKI dan PPKI. Keduanya berperan serta dalam merumuskan hingga mengesahkan dasar negara Indonesia yang kini dikenal dengan nama pancasila.

Dasar negara sendiri merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh setiap negara merdeka untuk menjalankan kehidupan bernegaranya. Ini menjadi pondasi utama untuk meraih cita-cita bangsa yang mulia.

Oleh karena itu, peran BPUPKI dan PPKI dalam merumuskan pancasila perlu diapresiasi. Agar lebih jelas, berikut penjabaran lengkap akan peran BPUPKI dan PPKI yang bisa Anda simak.

Peran BPUPKI dan PPKI dalam Merumuskan Dasar Negara

BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk oleh Jepang usai dirinya dinyatakan kalah atas Tentara Sekutu.

Jepang mengharapkan dukungan rakyat Indonesia dengan iming-iming akan membantu kemerdekaan Indonesia. Dibentuklah BPUPKI yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat sebagai badan persiapan kemerdekaan.

Meski bentukan Jepang, badan ini beranggotakan rakyat Indonesia yang terdiri dari tokoh-tokoh pejuang nusantara. Badan ini bertugas menyelidiki dan mepelajari hal-hal yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, dan tata pemerintahan yang diperlukan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia.

Ilustrasi Garuda Pancasila. Foto: Shutter Stock

Mengutip Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk SMP/MTS Kelas VII, BPUPKI mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Pada sidang pertama, anggota BPUPKI membahas rumusan dasar negara.

Sidang Pertama (29 Mei-1 Juni 1945)

Sidang pertama BPUPKI membahas rumusan dasar negara. Mengutp Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VII iga anggota BPUPKI yang menjadi tokoh pengusul dalam perumusan dasar negara tersebut adalah Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Usulan pertama disampaikan oleh Muhammad Yamin secara lisan, yaitu sebagai berikut:

Kemudian Muhammad Yamin menyampaikan kembali rumusannya secara tulisan kepada ketua sidang BPUPKI. Terdapat perbedaan rumusa, yaitu sebagai berikut:

Pergerakan BPUPKI Foto: perpustakaan.id

Selanjunya, Soepomo memberikan usulannya soal perumusan dasar negara. Rumusan tersebut sebagai berikut:

Kemudian tokoh ketiga yang memberikan usulan perumusan dasar negara adalah Soekarno. Usulan ini disampaikan melalui pidato dengan lima dasar sebagai berikut:

Untuk menyempurnakan rumusan dasar negara dari tiga tokoh tersebut, maka dibentuklah panitia sembilan yang beranggotakan Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Abikoesno Tjokrosoejoso, Agus Salim, Wahid Hasjim, Mohammad Yamin, Abdul Kahar, AA Maramis, dan Achmad Soebardjo.

Rapat PPKI 18 Agustus 1945 Foto: perpusnas.go.id

Sembilan orang tersebut merupakan anggota BPUPKI. Akhirnya pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan dasar negara dalam Jakarta Charter sebagai berikut:

Sila pertama rumusan kemudian diubah pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Diputuskan bahwa kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa".

Kemudian atas saran ahli bahasa yang juga temannya, Soekarno menggunakan istilah Pancasila sebagai nama rumusan dasar negara tersebut. Rumusan dasar negara ini pun akhirnya ditandatangani oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 18 Agustus 1945.

(MSD)