Bagaimana Finlandia Bisa Jadi Negara dengan Tingkat Kasus Korupsi yang Rendah?

Ilustrasi bagaimana Finlandia bisa menjadi negara dengan tingkat kasus korupsi yang rendah? Foto: Shutterstock

Kasus korupsi di Finlandia terbilang sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Lalu, bagaimana Finlandia bisa menjadi negara dengan tingkat kasus korupsi yang rendah?

Meskipun tidak sepenuhnya bersih, kasus korupsi yang terjadi di Finlandia hampir nol. Hal tersebut tentu saja berdampak positif pada pelayanan publik yang menyejahterakan rakyat.

Banyak negara ingin meniru kebijakan Finlandia terkait korupsi. Simak penjelasan di bawah ini untuk mengetahui apa saja yang dilakukan Finlandia dalam mengatasi dan mencegah korupsi.

Bagaimana Finlandia dapat Menjadi Negara dengan Tingkat Kasus Korupsi yang Rendah?

Ilustrasi bagaimana Finlandia bisa menjadi negara dengan tingkat kasus korupsi yang rendah? Foto: Unsplash/Jesus Monroi

Sebagian besar pembiayaan penyelenggaraan pemerintah Finlandia diperoleh dari pajak yang dibayarkan rakyatnya. Diketahui bahwa pajak yang dibayarkan rakyat Finlandia sangat tinggi, bahkan mencapai 50 persen pendapatan. Meskipun begitu, masyarakat Finlandia tetap memiliki kesadaran tinggi untuk membayar pajak.

Hal tersebut karena adanya kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah Finlandia berupaya penuh memberikan layanan sosial dan fasilitas publik yang memuaskan. Semua itu dapat terjadi apabila tingkat korupsi di suatu negara rendah.

Berdasarkan data yang dibagikan Corruption Perceptions Index (CPI), korupsi telah merajalela di seluruh dunia pada tahun 2023. Namun, di antara negara-negara tersebut, ternyata ada beberapa negara yang tingkat korupsinya rendah, salah satunya Finlandia.

Finlandia menduduki peringkat kedua sebagai negara paling bersih dari kasus korupsi di dunia. Di mana Denmark berada di peringkat pertama dan Selandia Baru di peringkat ketiga.

Lantas, bagaimana Finlandia bisa menjadi negara dengan tingkat kasus korupsi yang rendah?

Mengutip artikel ilmiah berjudul Memberantas Korupsi Ala Finlandia oleh Amela Erliana Crhistine, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, berikut beberapa faktor penting yang menjadi landasan strategi Finlandia dalam memberantas korupsi:

1. Faktor yang Berhubungan dengan Administrasi

Struktur administrasi pemerintah Finlandia relatif rendah dengan tingkatan birokrasi yang sedikit dan pertimbangan tingkat otonomi di daerah. Pemerintah Finlandia menggunakan prinsip objektivitas, kesetaraan, proporsionalitas, dan kepantasan suatu tindakan yang dilihat dari tujuannya.

Kemudian, pengambilan keputusan di Finlandia melibatkan banyak orang, sehingga peluang terjadinya korupsi semakin rendah. Selain itu, keterbukaan administrasi publik menjadi prinsip dasar di Finlandia.

Semua keputusan pemerintah harus diumumkan secara luas dan terbuka kepada masyarakat. Bahkan, masyarakat dapat mengakses dokumen publik dengan mudah dan mengawasi kegiatan pemerintah.

Finlandia juga memiliki sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah. Lembaga tersebut berwenang dalam melakukan investigasi dari keluhan masyarakat.

2. Faktor yang Berhubungan dengan Penegakan Hukum

Finlandia tak memiliki unit terpisah yang bertugas khusus sebagai penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi. Penyidikan tindak kriminal, termasuk korupsi, adalah tugas dan tanggung jawab polisi setempat.

Meskipun begitu, kasus yang kompleks, seperti suap dan bentuk lain dari korupsi, adalah tugas biro investigasi nasional. Di dalam biro tersebut, terdapat para peneliti ahli.

3. Faktor Sosial

Sistem pendidikan Finlandia yang tinggi dinilai menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kenapa negara ini memiliki tingkat korupsi yang rendah. Pendidikan yang tinggi membuat masyarakat dapat memahami, menjalankan, dan melindungi haknya.

Sebagian besar masyarakat dapat mengenali dengan baik apabila terjadi tindak korupsi di lingkungannya. Masyarakat juga memahami prosedur yang harus dilakukan untuk melaporkannya.

Baca Juga: Sejarah dan Tema Hari Anti Korupsi Sedunia yang Diperingati Setiap 9 Desember

Cara Memberantas Korupsi yang Bisa Dilakukan Indonesia

Ilustrasi korupsi. Foto: freepik

Menurut situs Kemenkeu, korupsi dapat menciptakan citra negatif pada pemerintahan dan lembaga publik.

Korupsi juga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, hingga membuat utang negara meningkat. Tentu saja, hal tersebut mengurangi kesejahteraan rakyat. Disadur dari situs Stekom.ac.id, berikut ini beberapa cara untuk mengatasi korupsi:

1. Memperkuat Penegakan Hukum

Langkah pertama untuk memberantas korupsi adalah memperkuat penegak hukum. Otoritas hukum harus diberikan wewenang yang cukup untuk menangani kasus-kasus korupsi, seperti menindak pejabat yang terbukti bersalah dengan hukuman yang sesuai Undang-Undang.

2. Meningkatkan Transparansi

Sebagaimana yang dilakukan Finlandia, dengan memastikan semua proses di lembaga negara transparan, dapat menjadi langkah baik dalam memberantas korupsi.

Pemerintah dapat membuka akses informasi kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara dan keputusan strategis lainnya.

3. Pendidikan Anti-Korupsi

Pendidikan tentang bahaya dan dampak buruk korupsi harus diberikan sejak dini. Dengan begitu, generasi muda akan memiliki integritas tinggi sebagai benteng kuat yang mencegah korupsi terjadi di masa depan.

4. Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat yang sejahtera dengan memberikan penghasilan dan fasilitas yang memadai dapat mengurangi godaan untuk korupsi.

Kesejahteraan pada masyarakat akan membaut mereka lebih fokus pada tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tak tergoda untuk mengambil keuntungan pribadi secara ilegal.

5. Membangun Sistem Pengawasan yang Kuat

Langkah selanjutnya adalah dengan membangun sistem pengawasan yang kuat. Di Indonesia sendiri, sudah ada lembaga yang bertugas memberantas korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, peran masyarakat juga harus diperkuat dalam mengawasi kebijakan dan keputusan pemerintah.

6. Penggunaan Teknologi Digital

Penggunaan teknologi digital dalam sistem administrasi pemerintah dapat mengurangi tindakan korupsi. Maka, masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan mengawasinya dari mana saja.

Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Ilustrasi pemberantasan korupsi. Foto: Unsplash/Bermix Studio

Disadur dari situs KPK, berikut beberapa dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia:

(NSF)