Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan, Ini Aturan Baru UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Menyajikan informasi terkini, terbaru, dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle, dan masih banyak lagi.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Hari Ini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarUndang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. UU ini memuat berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kerja.
Dokumen UU tersebut dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara. Dengan begitu, pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja bisa mempelajari langsung ketentuan terbaru di bidang ketenagakerjaan.
Salah satu ketentuan yang diatur berkaitan dengan pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Berdasarkan aturan terbaru ini, cuti bersama tidak lagi memotong jatah cuti tahunan pekerja atau buruh.
Lantas, bagaimana detail aturan cuti bersama menurut UU Nomor 27 Tahun 2026? Berikut rincian ketentuannya.
Aturan Baru Cuti Bersama
Merujuk pada Pasal 118 ayat (6) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kini tidak lagi mengurangi jatah cuti tahunan pekerja atau buruh. Ketentuan tersebut secara tegas menyebutkan:
"Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh."
Ketentuan ini menjadi aturan baru bagi pekerja, karena UU Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja sebelumnya tidak mengaturnya secara khusus. Berdasarkan ketentuan lama, cuti bersama yang diterapkan perusahaan umumnya dihitung sebagai bagian dari cuti tahunan pekerja.
Selain mengatur cuti bersama, Pasal 118 juga memuat ketentuan tentang waktu istirahat, istirahat mingguan, hingga istirahat panjang. Berikut rincian aturan hak istirahat dan cuti pekerja berdasarkan Pasal 118 UU Nomor 27 Tahun 2026.
Pasal 118
(1) Pemberi Kerja wajib memberi:
a. waktu istirahat; dan
b. cuti.
(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi:
a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; dan
c. istirahat panjang diberikan selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pekerja/Buruh bekerja secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun atau kelipatannya.
(3) Pekerja/Buruh yang menggunakan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi hak atas Upah dan manfaat lainnya.
(4) Pekerja/Buruh yang mengambil istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan.
(5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
(6) Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh.
(7) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Baca Juga: Mukhtarudin Sambut UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Pemagangan Luar Negeri Kini Diatur KP2MI
(ANB)