Kelebihan dan Kelemahan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru

Ilustrasi Pancasila. Foto: Ideapers

Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia yang sudah ditetapkan sejak awal kemerdekaan. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara telah diterapkan bangsa Indonesia dari masa ke masa, sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi.

Dalam pelaksanaannya, penerapan Pancasila mengalami dinamika. Salah satu faktor utamanya adalah adanya perubahan kebijakan pemerintahan dari masa ke masa yang telah disebutkan.

Penerapan Pancasila dari masing-masing periode tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Bagaimana kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila masa Orde Baru?

Pancasila pada Masa Orde Baru

Ilustrasi Indonesia. Foto: Pixabay

Masa Orde Baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan sebagai presiden setelah Indonesia melalui masa transisi pada tahun 1966-1967. Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila.

Mengutip buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Ai Tin Sumartini dan Asep Sutisna Putra (2018), dengan konsep Demokrasi Pancasila, visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan juga UUD 1945 untuk kepentingan kehidupan masyarakat Indonesia.

Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seseorang yang mampu mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan.

Hal itu tak lepas dari pembubaran PKI yang dilakukannya serta keberhasilannya menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang cukup singkat.

Sesuai dengan konsep pemerintahannya, Orde Baru dikatakan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Namun, pada pelaksanaannya ada kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila dalam masa pemerintahan ini.

Kelebihan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru

Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada masa Orde Baru. Foto: Reuters

Berikut informasi mengenai kelebihan penerapan Pancasila masa Orde Baru yang dikutip dari buku Sejarah Indonesia oleh Abdurakhman, dkk., (2015).

Kelemahan Penerapan Pancasila Masa Orde Baru

Ilustrasi Tanah Air Indonesia. Foto: Unsplash

Selain kelebihan, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru juga memiliki berbagai kekurangan. Dikutip dari sumber yang sama, berikut adalah beberapa kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru.

Baca Juga: Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru

Penyimpangan pada Pancasila pada Pemerintahan Masa Orde Baru

Ilustrasi Pancasila. Foto: Unsplash

Orde Baru yang pada awalnya bertujuan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, ternyata banyak melakukan penyimpangan.

Dikutip dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Perspektif Santri oleh Edi Rohani (2019: 79-80), berikut adalah penyimpangan Pancasila pada pemerintahan masa Orde Baru.

1. Demokrasi Sentralistik

Selama masa Orde Baru diterapkan demokrasi sentralistik, yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dipegang kendalinya oleh Presiden.

Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara malah diredusir, disalahartikan, bahkan disalahgunakan oleh Soeharto sebagai simbol kekuasaannya.

2. Pancasila Menjadi Alat untuk Menguasai Rakyat

Pancasila dijadikan sebagai alat untuk menguasai rakyat sehingga pemerintah Orde Baru dapat melegitimasi kelanggengan masa jabatannya.

3. Banyaknya Praktik Penyimpangan dengan Berlindung di Balik Fungsi Pancasila

Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur oleh banyaknya praktik penyimpangan dan segala bentuk kebijakan yang berlindung di balik fungsi pokok Pancasila. Sehingga, siapa pun yang menentang kebijakan tersebut dianggap telah menentang Pancasila.

4. Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Mengelola Sumber Daya Alam di Indonesia

Penyimpangan terhadap asas kekeluagaan yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila, yakni Soeharto hanya mempercayakan orang-orang terdekatnya untuk menguasai perusahaan besar negara dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

5. Bentuk Kepemimpinan Otoriter

Soeharto memimpin negara dalam bentuk otoriter, padahal Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan rakyat, dari, untuk dan oleh rakyat.

6. Penyalahgunaan Pancasila untuk Menyudutkan Kelompok Minoritas

Fungsi Pancasila digunakan sebagai alat meleburkan heterogenitas, sehingga membuat kelompok-kelompok minoritas tersingkir. Kemudian timbullah masalah SARA oleh kelompok etnis Tionghoa yang berada di Indonesia.

7. Penerapan Asas Pancasila yang Tidak Sesuai

Seluruh organisasi yang ada di Indonesia harus menerapkan Pancasila sebagai asasnya. Padahal, hal itu hanya bagian dari agenda tersembunyi untuk melanggengkan kekuasaan.

8. Penyalahgunaan Kekuasaan Militer

Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan untuk pemerintah. Kritikan dianggap mengganggu ketidakstabilan negara, sehingga Soeharto sering melakukan kekuatan militer bagi siapa pun yang berani mengkritik pemerintah.

9. Pembantaian Rakyat

Banyak pembantaian rakyat yang terjadi selama masa Orde Baru. Misalnya, pembunuhan oknum PKI, peristiwa Tanjung Priok, Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, dan kasus Trisakti.

10. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Pada Orde Baru, kebijakan ekonomi yang dijalankan lebih banyak memberi fasilitas kepada kelompok-kelompok tertentu. Khususnya kelompok yang dapat memberikan timbal balik yang besar dan kelompok yang berafiliasi dengan kekuasaan.

Contoh praktik korupsi yang terjadi adalah Yayasan DAKAB dan Supersemar, penyelundupan minyak di Pertamina, dan Freeport di Papua.

(ADS & SFR)