Kenaikan Iuran BPJS Diprediksi Banyak Peserta Turun Kelas Layanan

BPJS Kesehatan Dok. Antara

Presiden Jokowi akhirnya menaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan tersebut diperkirakan sekitar 100 persen dari iuran sebelumnya.

Karena keputusan ini, diperkirakan banyak masyarakat yang akan turun kelas di kategori iuran BPJS. Hal ini disampaikan peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teguh Dartanto .

Teguh mengatakan bahwa kenaikan serupa pernah terjadi pada 2016, dimana ia membandingkan data peserta BPJS pada tahun 2015 dan 2017, Ia mengatakan rata-rata peserta pada akhirnya turun kelas karena ada kenaikan Iuran. 

"Saya punya data panel orang yang sama, tahun 2015 dibandingkan tahun 2017 itu kelasnya beda-beda semua, rata rata turun kelas karena ada kenaikan iuran," kata Teguh seperti dilansir di Antara, Rabu (30/10). 

Oleh karena itu Teguh memiliki keyakinan pada saat kenaikan iuran ditetapkan pada Januari 2020 untuk seluruh segmen, maka akan ada banyak peserta pindah kelas dari yang lebih tinggi ke kelas lebih rendah.

Namun demikian, Teguh menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional tetap harus dilanjutkan dan BPJS Kesehatan tidak boleh bangkrut hanya karena defisit keuangan. 

"Intinya adalah kita harus paham bahwa kita nggak boleh mundur. Ini adalah sistem yang kita bangun untuk investasi masa depan, mau tidak mau, kita harus pegang ke depan memandangnya sebagai investasi, ada dampak positif jangka panjang dan pendek," kata Teguh.

Dia juga tidak menampik bahwa masih banyak tantangan dalam menjalankan BPJS terutama dari sisi keuangan, luasnya kepesertaan, isu pembelian strategis dan isu urun biaya yang masih harus dioptimalkan.

Teguh menekankan bahwa keberlangsungan program ini bisa bertahan lama apabila dilakukan upaya promotif dan preventif untuk mencegah masyarakat jatuh sakit.

Menurut dia tanpa adanya upaya pencegahan penyakit dan edukasi promosi kesehatan kepada masyarakat, jumlah peserta BPJS yang sakit akan terus bertambah banyak dan akan terus menerus membebani.

Hal itu akan berdampak pada terus meningkatnya jumlah iuran dari tahun ke tahun dikarenakan kasus penyakit di masyarakat yang meningkat dan penggunaan fasilitas JKN-KIS yang juga akan melonjak.

"Kesimpulannya adalah keberlanjutan keuangan pada sistem ini tergantung dari promotif dan preventif care," kata Teguh.