Maksud Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 dan Implementasinya dalam Kehidupan Bernegara
Menyajikan informasi terkini, terbaru, dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle, dan masih banyak lagi.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Berita Hari Ini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang membahas tentang kekuasaan presiden sebagai pemimpin negara. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:
"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."
Seperti yang diketahui, presiden adalah kepala negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan. Sehingga pada prinsipnya, presiden lah yang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para menteri serta pejabat publik yang pengangkatannya berdasarkan political appointment.
Peran dan tugas tersebut didasarkan pada UUD 1945, sebagai dasar negara Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 bahwa kekuasaan pemerintahan berjalan menurut Undang-Undang Dasar.
Lalu apa makna dari pasal 4 ayat 1 UUD 1945? Dan apa saja tugas presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar?
Makna Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945
Mengutip jurnal berjudul Studi Komparatif Tugas dan Fungsi Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 oleh I ketut Rindawan, dkk., Presiden memegang kekuasaan legislatif sehingga dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, presiden juga memegang kekuasaan eksekutif dengan tugas sebagai kepala pemerintahan.
Dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, presiden berwenang penuh mengangkat dan memberhentikan para menteri yang duduk dalam kabinet. Para menteri tersebut kemudian menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab penuh kepada presiden.
Dalam pasal 4 ayat 1, peran presiden lebih merujuk pada pengertiannya menurut sistem pemerintahan Presidensial. Dalam pemerintahan Presidensial, tidak terdapat perbedaan antara presiden selaku kepala negara dan Presiden selaku kepala pemerintahan.
Presiden adalah presiden, yaitu jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar. Dalam UUD 1945 juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya perbedaan antara kedudukan kepala negara (head of state) dengan kepala pemerintahan (head of goverment).
Akan tetapi, dalam penjelasan UUD 1945 yang kemudian dibuat oleh Soepomo, pembedaan ini dituliskan secara eksplisit. Penjelasan tentang UUD 1945 itu diumumkan resmi dalam berita Republik Tahun 1946 dan kemudian dijadikan bagian lampiran tak terpisahkan dengan naskah UUD 1945 oleh Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959.
Mengutip jurnal berjudul Tinjauan Teori tentang Kewenangan Presiden dalam Proses Penyidikan Anggota DPR, dalam penjelasan tersebut, istilah kepala negara dan kepala pemerintahan memang tercantum dengan tegas dan di bedakan satu sama lain.
Kedua istilah ini dipakai untuk menjelaskan kedudukan Presiden Republik Indonesia menurut UUD 1945 yang merupakan kepala negara (head of state) dan kepala pemerintahan (head of goverment) sekaligus.
Tugas Presiden Berdasarkan UUD 1945
Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, seorang presiden tentu memiliki pembagian tugas yang berbeda. Berikut penjelasannya:
1. Sebagai kepala negara
Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10).
Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat 1).
Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat 3).
2. Sebagai kepala pemerintahan
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat 1).
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2).
Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat 2).Presiden mengesahkan rancangan UU yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang (Pasal 20 ayat 4).
Rancangan UU anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan perimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2).
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat 1).
Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial pada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden (Pasal 24A ayat 3).
Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat 3).
MK punya sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden (Pasal 24C ayat 3).
(MSD)
Frequently Asked Question Section
Apa bunyi dari pasal 4 ayat 1 UUD 1945?
Apa bunyi dari pasal 4 ayat 1 UUD 1945?
"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."
Apa tugas presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar?
Apa tugas presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar?
Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Apa tugas presiden sebagai kepala negara?
Apa tugas presiden sebagai kepala negara?
Salah satunya, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10)