Melihat Kembali Sejarah Hari Lahir Pancasila

Menyajikan informasi terkini, terbaru, dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle, dan masih banyak lagi.
Tulisan dari Berita Hari Ini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Sejarah Hari Lahir Pancasila tidak terlepas dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan yang mempunyai nama lain Dokuritsu Junbi Cosakai tersebut mengadakan sidang pertamanya pada 29 Mei dan berakhir pada 1 Juni 1945.
BPUPKI menggelar rapat pertama dengan tema dasar negara dan diadakan di Gedung Chuo Sangi In. Dari rapat tersebut, proses Hari Lahir Pancasila dimulai. Setelah beberapa hari menggelar rapat, BPUPKI tak kunjung mendapatkan titik terang.
Akhirnya, pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia. Gagasan tersebut diberi nama Pancasila dan diterima secara aklamasi oleh anggota BPUPKI.
Setelah itu, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang bertujuan merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan merujuk pada gagasan pidato Soekarno. Dibentuklah Panitia Sembilan yang terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin.
Panitia Sembilan tersebut menghasilkan rancangan dasar negara Indonesia yang kala itu disebut Piagam Jakarta. Mulanya, hasil rancangan Panitia Sembilan menimbulkan ketidaksepakatan pada kelompok nasionalis dan Islam mengenai agama dalam dasar negara.
Setelah melalui beberapa kompromi, Isi dari Piagam Jakarta diganti pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu, disahkan isi Piagam tersebut dalam sidang BPUPKI sesi II pada 18 Agustus 1945. Saat ini, isi Piagam Jakarta masih menjadi pembukaan UUD 1945.
Saat ini, tanggal 1 Juni telah resmi ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Dipilihnya tanggal tersebut untuk mengingat 1 Juni 1945 sebagai momen di mana Bung Karno menyampaikan gagasan terkait dasar negara.
(DNA)
