Memahami Khittah Perjuangan Muhammadiyah beserta Poin Kebijakannya

Bendera Muhammadiyah. Foto: wikipedia

Muhammadiyah adalah organisasi Islam besar di Indonesia yang ajarannya berkiblat pada Alquran dan Sunnah. Organisasi reformis ini dibentuk oleh seorang ulama bernama KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1905.

Sejak awal pembentukan, Muhammadiyah bertekad melaksanakan misi dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Ketidakmurnian ajaran Islam yang terjadi di kalangan masyarakat menjadi latar belakang utama dibentuknya organisasi ini.

Tidak hanya nilai-nilai agama, khittah perjuangan Muhammadiyah juga dianggap penting oleh anggota. Mengutip buku Paradigma Politik Muhammadiyah karya Ridho Al-Hamdi, khittah ini membahas kebijakan organisasi dalam merespon realitas tertentu.

Ada lima poin utama dalam khittah perjuangan Muhammadiyah yang harus dipahami. Apa saja? Untuk mengetahuinya, simaklah penjelasan berikut.

Khittah Perjuangan Muhammadiyah

Secara bahasa, khittah berarti rencana, desain, skema, dan garis kebijakan. Organisasi Muhammadiyah memiliki khittah yang bersumber pada ajaran Kitabullah wa Sunnah al-Rasulih.

Ilustrasi khittah perjuangan muhammadiyah Foto: Shutter Stock

Khittah perjuangan Muhammadiyah kemudian dinyatakan dalam persyarikatan yakni merujuk pada keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya tahun 1978. Ada lima poin utama yang jadi dasar pembahasannya, yaitu sebagai berikut:

1. Hakekat Muhammadiyah

Dalam mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi, Muhammadiyah bertekad melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Muhammadiyah menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia.

2. Muhammadiyah dan masyarakat

Sesuai dengan khittahnya, Muhammadiyah menempatkan diri sebagai Gerakan Islam murni dalam masyarakat. Ini dimaksudkan untuk membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan Dakwah Jamaah yang telah dirumuskan.

3. Muhammadiyah dan politik

Dalam bidang politik, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan proporsi yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah harus membuktikan secara teoritis konsepsionil bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia.

Mengutip buku Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai karya Dr. Hj. St. Nurhayati, dkk., sikap ini tetap harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kepribadiannya.

Ilustrasi berdoa. Foto: Shutter Stock

4. Muhammadiyah dan ukhwah Islamiyah

Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan golongan Islam manapun dan membela kepentingannya. Namun, Muhammadiyah tidak bermaksud menggabungkan organisasinya dengan organisasi atau institusi lain.

5. Dasar dan program Muhammadiyah

Langkah kebijakan Muhammadiyah terdiri dari tiga poin, yaitu:

(MSD)