Mengapa Demokrasi Pada Masa Orde Baru Dianggap Gagal? Ini Penyebabnya

Presiden Soeharto memberikan pidato di Majelis Umum PBB, pada 24 September 1992. Foto: MARK PHILLIPS / AFP

Pada masa Orde Baru, demokrasi Pancasila yang menegaskan bahwa ideologi negara Indonesia didasarkan pada Pancasila diterapkan. Lantas, mengapa demokrasi pada masa Orde Baru dianggap gagal?

Ada banyak faktor yang bisa dikatakan sebagai penyebabnya. Mengutip buku Blak-Blakan Bahas Mapel PKN karya Danang Prasetyo (2012), kegagalan demokrasi Orde Baru disebabkan oleh rotasi kekuasaan eksekutif yang hampir tidak ada; rekrutmen politik yang tertutup; dan Pemilu yang tidak mengadopsi semangat demokratis.

Di samping itu, pengakuan HAM juga terbatas pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Hal ini diperparah dengan meningkatnya kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di kalangan pejabat.

Itu mengapa masyarakat Indonesia menganggap bahwa demokrasi di masa Orde Baru gagal. Ingin tahu lebih jauh tentang pelaksanaannya? Simak selengkapnya dalam artikel berikut.

Demokrasi Pancasila pada Masa Orde Baru

Mantan presiden Indonesia Soeharto, keluar dari rumah sakit "Harapan Kita" Jakarta pada 17 Juni 2000. Foto: Muhammad/AFP

Pemerintahan Orde Baru dimulai saat Presiden Soeharto berkuasa menggantikan Ir. Soekarno yang menjadi presiden pertama Indonesia. Sejak saat itu, Presiden Soeharto dan jajaran pemerintahannya memutuskan untuk menggunakan sistem Demokrasi Pancasila.

Awalnya, masa Orde Baru ini memberikan harapan baru pada rakyat Indonesia. Terlebih ketika diusungkan program Pembangunan Lima Tahun atau “Pelita”.

Selama Presiden Soeharto berkuasa, Indonesia berhasil melaksanakan enam kali pemilu, yakni pada tahun 1971, 1977, 1987, 1992, dan 1998. Masa Orba ini identik dengan sistem pemerintahan “Political and Role Sharing”.

Maksudnya, pemerintah mengutamakan hubungan kemitraan antara sipil dan militer. Dalam hal ini, Presiden Soeharto selaku pemimpin negara memegang kekuasaan eksekutif.

Wajah demokrasi Orde Baru mengalami pasang surut sejalan dengan tingkat perkembangan ekonomi, politik dan ideologi sesaat. Tahun-tahun awal pemerintahan Orba ditandai dengan adanya kebebasan politik yang besar. Wartawan bernama Mochtar Loebis yang menyebutnya sebagai “musim semi kebebasan”

Pada akhirnya, demokrasi Pancasila di masa Orde Baru ini berakhir. Pembubarannya ditandai dengan jatuhnya masa Orde Baru yang menjadi imbas dari hancurnya ekonomi nasional atau krisis moneter.

Mengutip buku Demokrasi dan HAM susunan Dr. Suarlin, dkk., penyebab lainnya karena TNI tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orba dan gelombang demonstrasi menuntut Presiden Soeharto untuk turun. Berakhirnya masa Orba ini ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Soeharto ke BJ Habibie pada 21 Mei 1998.

Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi

Mantan presiden Indonesia B.J. Habibie (kiri) memegang tangan presiden Indonesia yang baru terpilih Abdurrahman Wahid (kanan) saat mereka memasuki Parlemen di Jakarta (20/10/1999). Foto: Oka Budhi/AFP

Di era kepemimpinan BJ Habibie, demokrasi Indonesia mengalami masa transisi. Di awal kekuasaannya, BJ Habibie menunjukkan kesungguhan untuk membangun negara hukum dan demokrasi.

Beliau melepaskan sejumlah tahanan politik, membuka kebebasan pers dan berpendapat, serta mencabut UU Subversif maupun kebijakan yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan penegakkan HAM.

BJ Habibie juga mempercepat pemilihan umum, menegakkan supremasi hukum, dan melaksanakan kebijakan penghormatan terhadap HAM. Tak lupa, ia pun menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pada masa Orba.

(MSD)