Mengenal Operasi Yustisi, Tindakan Hukum yang Dilakukan Pemerintah

Seorang warga pelanggar protokol kesehatan membersihkan papan penunjuk jalan saat Operasi Yustisi Protokol Kesehatan COVID-19 di kawasan Mampang, Jakarta, Jumat (23/10). Foto: Wahyu Putro A/ANTARA FOTO

Operasi yustisi adalah salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Tindak hukum ini menyasar bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata tertentu.

Potensi gangguan sendiri merujuk pada akar permasalahan yang memicu gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan/atau pelanggaran pidana terhadap pemerintah daerah. Ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 22 Tahun 2015.

Sedangkan, ambang gangguan merupakan kondisi ketertiban masyarakat yang apabila tidak dilakukan operasi yustisi, dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata bagi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sementara itu, gangguan nyata adalah gangguan berupa pelanggaran hukum pidana tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan/atau pelaksanaan peraturan daerah yang bisa menimbulkan kerugian jiwa-raga, harta benda, sekaligus keuangan bagi masyarakat dan negara.

Operasi yustisi bisa dibedakan berdasarkan dua sifat, yaitu terbuka dan tertutup. Untuk penjelasan lebih lengkap, simak artikel di bawah ini.

Polantas dan Satpol PP menggelar Operasi Yustisi Protokol COVID-19 di kawasan Pasar Jumat, Jakarta, Senin (14/9). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Apa Itu Operasi Yustisi?

Operasi yustisi adalah rangkaian tindakan hukum oleh pemeritah daerah guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana.

Sementara itu, rencana operasi yustisi (ROY) merupakan produk perencanaan kegiatan yang akan menjadi pedoman dalam menyelenggarakan operasi yustisi yang memuat situasi, tugas pokok, pelaksanaan, pengendalian, administrasi, personel, sarana prasarana, dan anggaran.

Seperti disebutkan sebelumnya, sifat operasi yustisi bisa dibedakan menjadi dua, antara lain:

a. Operasi Yustisi Terbuka

Operasi yang bisa dipublikasikan dan mengedepankan tindakan kuratif dan rehabilitasi.

b. Operasi Yustisi Tetutup

Operasi yang dapat dipublikasikan terbatas dengan mengedepankan tindakan intelijen dan atau represif.

Petugas kepolisian memegang papan imbauan saat Operasi Yustisi penerapan protokol kesehatan di Jalan Jhon Aryo Katili di Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin (14/9). Foto: Adiwinata Solihin/ANTARA FOTO

Kemudian, operasi yustisi juga dibedakan menjadi dua jenis, yakni:

a. Operasi Yustisi untuk Operasi Penertiban Secara Paksa

Operasi yang dilaksanakan oleh tim operasi yustisi untuk penertiban secara paksa dalam bentuk upaya paksa guna menertibkan atau membubarkan peristiwa orang atau sekelompok orang yang mengganggu ketertiban masyarakat.

b. Operasi Yustisi untuk Operasi Penyidikan

Operasi yustisi untuk operasi penyidikan, yaitu operasi yang dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan penyidikan, pemanggilan, penahanan, penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penyelesaian bebas perkara, pelimpahan perkara, dan penghentian penyidikan.

(GTT)