Mengetahui Dasar Hukum DPD Sebagai Wakil Rakyat Indonesia

Ilustrasi Dasar Hukum DPD. Foto: ppid.dpd.go.id

Penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari peranan berbagai lembaga negara, salah satunya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota lembaga tersebut dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan berjalan sesuai dasar hukum DPD.

Secara garis besar, DPD adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berperan sebagai cabang kekuasaan legislatif. Lembaga ini mendampingi dan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Tugas yang diemban oleh DPD berkaitan erat dengan perjuangan aspirasi, kepentingan, dan keberadaan wilayah-wilayah yang beragam di Nusantara dengan tetap menjunjung tinggi NKRI. Hal ini dijelaskan dalam buku Pengisian Keanggotaan DPD-RI Pasca Putusan MK No. 30/PUU-XIV/2018 karangan Fadjrin Wira Perdana (2021).

Seperti disebutkan sebelumnya, DPD berjalan sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan. Apa dasar hukum DPD?

Ilustrasi Dasar Hukum DPD. Foto: Unsplash

Dasar Hukum DPD

Berikut dasar hukum DPD yang dikutip dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional: Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan DPD RI:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22C dan Pasal 22D tentang Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, REVISI KE-3 Prof Farouk Setelah Rapat Panmus & Sidang Paripurna 12 Juli 2012 1 pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 E tentang Badan Pemeriksa Keuangan

• Ayat (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;

• Ayat (2) Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai tugas dan kewenangannya;

• Ayat (3) Hasil Pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

• Pasal 224 tentang Tugas dan Wewenang DPD;

• Pasal 231 tentang Hak DPD;

• Pasal 233 tentang Kewajiban DPD;

• Pasal 240 ayat (4) tentang Tugas Panitia Kerja di Bidang Pengawasan;

• Pasal 259 tentang Penyampaian Hasil Pengawasan;

• Pasal 260 tentang Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK.

4. Undang-undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang tentang Tata Tertib, yang meliputi:

• Pasal 5 tentang tugas dan wewenang DPD;

• Pasal 68 ayat (4) tentang tugas komite di bidang pengawasan;

• Pasal 70 tentang lingkup tugas komite;

• Pasal 117 tentang panitia khusus;

• Pasal 120 tentang tugas panitia khusus;

• Pasal 106 tentang Panitia Akuntabilitas Publik;

• Pasal 159 tentang penyampaian hasil pengawasan;

• Pasal 161 tentang pembahasan hasil pemeriksaan BPK;

• Pasal 163 tentang penelaahan hasil pengawasan;

• Pasal 13 tentang hak bertanya;

• Pasal 14 tentang mekanisme pelaksanaan hak bertanya.

(GTT)

Frequently Asked Question Section

Apa yang Dimaksud dengan DPD?

DPD adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berperan sebagai cabang kekuasaan legislatif.

Apa Peran DPD?

DPD berperan sebagai pendamping yang memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Apa Saja Dasar Hukum DPD?

Ada beberapa dasar hukum DPD, salah satunya Undang-undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.