Negara Transnistria Apakah Dapat Dikategorikan sebagai Negara?
Menyajikan informasi terkini, terbaru, dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle, dan masih banyak lagi.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Berita Hari Ini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarTransnistria merupakan wilayah di Moldova yang terletak di antara Sungai Dniester dan perbatasan Ukraina. Meskipun masih menjadi bagian dari Moldova, wilayah ini memiliki status politik yang unik dan kontroversial karena menjalankan sistem pemerintahan sendiri sejak mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak pada 1990.
Sejak deklarasi tersebut, Transnistria membentuk sejumlah institusi pemerintahan dan memiliki identitas nasional sendiri. Namun, keberadaan pemerintahan serta struktur politik itu tidak membuat Transnistria secara otomatis diakui sebagai negara berdaulat oleh komunitas internasional.
Alhasil, wilayah ini tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan negara-negara anggota PBB. Lantas, negara Transnistria yang tidak diakui secara internasional apakah dapat dikategorikan sebagai negara? Berikut penjelasan selengkapnya.
Kriteria Negara Menurut Hukum Internasional
Sebelum memahami status negara Transnistria, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu kriteria sebuah negara jika mengacu pada hukum internasional. Mengutip Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933), terdapat empat kriteria utama yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Memiliki Penduduk Tetap (Permanent Population)
Suatu entitas harus memiliki masyarakat yang menetap secara berkelanjutan di wilayahnya. Tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah penduduk yang harus dimiliki.
2. Memiliki Wilayah yang Jelas (Defined Territory)
Sebuah negara harus memiliki wilayah geografis tertentu sebagai tempat berlakunya pemerintahan dan hukum.
3. Memiliki Pemerintahan (Government)
Suatu entitas harus memiliki pemerintahan yang berfungsi dan mampu menjalankan kontrol atas wilayahnya.
4. Mampu Menjalin Hubungan dengan Negara Lain
Kriteria ini berkaitan dengan kemampuan suatu entitas untuk bertindak secara mandiri dalam hubungan internasional.
Jika mengacu pada kriteria tersebut, Transnistria memenuhi beberapa unsur yang umumnya harus dimiliki oleh suatu negara. Mengutip The Guardian, Freedom House, dan sumber lainnya, berikut penjelasannya:
Penduduk tetap: Transnistria memiliki penduduk yang menetap secara permanen di wilayah tersebut.
Wilayah: Transnistria memiliki wilayah yang berada di sepanjang tepi timur Sungai Dniester.
Pemerintahan: Transnistria memiliki pemerintahan sendiri yang menjalankan berbagai fungsi pemerintahan secara de facto.
Kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain: Transnistria masih memiliki keterbatasan dalam menjalin hubungan internasional karena tidak diakui sebagai negara merdeka oleh negara-negara anggota PBB. Akibatnya, Transnistria tidak dapat menjalin hubungan diplomatik resmi seperti negara berdaulat pada umumnya.
Status Negara Transnistria
Dengan demikian, status Transnistria perlu dilihat dari dua sisi, yakni de facto dan de jure. Berikut penjelasan selengkapnya:
De facto: Keadaan yang benar-benar terjadi atau berlangsung dalam praktik, meskipun belum tentu diakui secara hukum.
De jure: Keadaan atau status yang diakui secara resmi berdasarkan hukum atau ketentuan yang berlaku.
Jika dilihat secara de facto, Transnistria menjalankan berbagai fungsi pemerintahan layaknya sebuah negara, termasuk memiliki pemerintahan dan mengelola wilayah yang dikuasainya. Namun secara de jure, status Transnistria berbeda dari negara berdaulat karena tidak memperoleh pengakuan internasional secara luas.
Karena itu, Transnistria lebih tepat disebut sebagai entitas yang berfungsi secara de facto layaknya negara, tetapi tidak berstatus sebagai negara berdaulat yang diakui secara internasional.
Baca Juga: Transdniestria, Negara yang Tak Diakui Dunia karena Alami Krisis Identitas
(ANB)