Penerapan Pancasila Pada Masa Awal Kemerdekaan
Menyajikan informasi terkini, terbaru, dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle, dan masih banyak lagi.
Tulisan dari Berita Hari Ini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Hari tersebut memang menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia yang resmi menjadi negara berdaulat dan tidak tunduk kepada penjajah.
Namun sebagai negara baru, banyak tantangan yang harus dihadapi. Sebagaimana diketahui, perumusan dasar negara harus melalui serangkaian proses agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi representasi bagi semua manusia Indonesia.
Namun sayangnya gagasan tersebut ternyata tidak disetujui oleh sebagian kelompok. Timbul sejumlah upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Alhasil, pemerintah dan masyarakat Indonesia saat itu harus berjibaku untuk mempertahankan Pancasila.
Berikut adalah beberapa tantangan penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan:
Pemberontakan PKI
Pada 18 september 1948, Partai Komunis Indonesia (PKI) pimpinan Muso melakukan pemberontakan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berhaluan komunis.
Ini adalah pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka. Namun upaya ini berhasil digagalkan oleh Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Sukarno.
Pemberontakan DI/TII
Di tahun yang sama, didirikan Negara Islam Indonesia (NII). Tujuan dibentuknya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia merupakan tentara yang dibentuk NII.
Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo kemudian tampil sebagai pemimpin pemberontakan. Gerakan ini kemudian makin merebak ke wilayah lain, seperti Aceh hingga Sulawesi Selatan.
Upaya menumpas pemberontakan ini memakan waktu cukup lama. Kartosuwiryo dan para pengikutnya baru ditangkap pada Juni 1962.
Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil pada 25 april 1950. Tujuannya adalah untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada 9 Mei 1950, dibentuklah sebuah Angkatan Perang RMS (APRMS).
Pemerintah mengutus Dr. J. Leimena untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS agar tetap bergabung dengan NKRI. Namun hal tersebut ditolak.
Penolakan ini membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Soumokil akhirnya ditangkap pada tanggal 12 Desember 1963.
Pemberontakan PRRI/Permesta
Letnan Kolonel A Husein mengumumkan terbentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan perdana menteri Syafruddin Prawiranegara pada 1957. Pemberontakan tersebut terjadi di Sumatera dan Sulawesi dan berawal dari konflik internal Angkatan Darat (AD).
Beberapa kelompok AD di daerah mendesak Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) memberikan kesejahteraan kepada anggota-anggota yang bertugas di daerah. Hal ini kemudian meluas dan berujung pada tuntutan otonomi daerah serta upaya melepaskan diri dari Republik Indonesia.
PRRI juga mengkritik pemerintah pusat yang dianggap telah melanggar undang-undang dan mengabaikan pembangunan di daerah.
Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
APRA merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada 15 Januari 1949. Ia mengumpulkan para desertir dan anggota KNIL agar menjadi pasukannya.
Target operasinya adalah Jakarta dan Bandung. Sebab pada awal 1950an, pemerintah intensif melakukan sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat untuk membahas kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan. Tugas Westerling adalah untuk mengacaukan rencana tersebut.
Namun APRA berhasil digagalkan. Peristiwa ini semakin mempercepat pembubaran RIS dan Indonesia kembali ke bentuk NKRI pada 17 Agustus 1950.
(ERA)