Pengertian Hankam dan Implementasinya dalam Kehidupan Negara Indonesia

Ilustrasi hankam di Indonesia. Foto: antara foto

Hankam adalah singkatan dari pertahanan dan keamanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara bahasa, pertahanan berarti tetap dalam kedudukannya, sedangkan keamanan berarti tenteram atau tidak merasa cemas dan takut.

Kemudian secara istilah, pertahanan adalah upaya agar tidak berubah dan tetap dalam keadaan semula. Sementara keamanan adalah suatu keadaan yang tentram atau kondisi yang aman.

Disebutkan dalam jurnal Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum karya Dr. Kusnanto Anggoro (2003), Hankam merupakan suatu hal yang pokok dalam tatanan sebuah negara, khususnya Indonesia. Oleh karena itu, landasan hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang.

Pembangunan Hankam telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan, sehingga mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang akan datang. Seperti apa implementasinya di Indonesia?

Pembangunan Hankam di Indonesia

Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 disebutkan bahwa pembangunan bidang Hankam di Indonesia diemban oleh TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Ketahanan Nasional (DKN), dan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).

Ilustrasi hankam di Indonesia. Foto: antara foto

Semua lembaga tersebut memiliki tanggung jawab terhadap keamanan nasional, baik terhadap ancaman yang datangnya dari dalam negeri maupun luar negeri.

Mengutip situs Bappenas, pembangunan Hankam bertujuan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, serta meningkatkan rasa aman dan nyaman beraktivitas.

Selain itu, Hankam juga berperan dalam menjaga tata tertib dan tegaknya hukum di masyarakat serta memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi. Secara umum, pembangunan Hankam telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan.

Kekuatan tersebut dapat menanggulangi ancaman yang akan datang, meningkatkan profesionalitas aparat keamanan, serta meredam berbagai ancaman dengan dukungan informasi dan intelijen yang ada.

Namun, keterbatasan keuangan negara menyebabkan banyak program pembangunan bidang Hankam tidak tercapai secara optimal. Upaya pemenuhan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Ilustrasi hankam di Indonesia. Foto: shutterstock

Dalam hal pencapaian profesionalisme aparat keamanan banyak kendala yang dihadapi, sehingga lembaga kepolisian belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini turut berpengaruh terhadap pencitraan lembaganya.

Di samping itu, kondisi wilayah yang sangat luas, jumlah penduduk yang banyak, dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya dalam wadah NKRI menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat untuk dijalani.

Menurut Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM., penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara. Apabila sistem pertahanan dan keamanannya tidak bisa diciptakan, maka kewibawaan negara pun dapat runtuh dan berantakan.

(MSD)