Peran dan Respon PBB terhadap Kemerdekaan Indonesia

Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Foto: Wikipedia

Proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mencuri perhatian kalangan internasional saat itu, termasuk PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Setelah mengetahuinya, bagaimana peran dan respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia?

Kemerdekaan Indonesia saat itu mendapat penolakan keras dari Belanda, negara yang sudah menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Meski demikian, ada sejumlah negara yang mendukung penuh kemerdekaan Indonesia, di antaranya Mesir, India, Australia, dan Vatikan.

Usaha perebutan kembali Indonesia oleh Belanda terjadi pada Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan Agresi Militer Belanda II tahun 1948. Indonesia pun melakukan beberapa perundingan demi memperjuangkan kedaulatannya. Mulai dari perundingan Linggarjati, perjanjian Renville perjanjian Roem Royen hingga Konferensi Meja Bundar.

Hingga akhirnya, pada 27 Desember 1949, Belanda untuk pertama kalinya mengakui kedaulatan Indonesia. Penyerahan kedaulatan secara resmi digelar di dua tempat, yaitu Istana Gambir di Jakarta dan Istana Dam di Amsterdam.

Sukses ini tak lepas dari peran PBB yang banyak membantu Indonesia dalam memperoleh pengakuan kemerdekaan. Seperti apa bantuan yang diberikan PBB? Berikut adalah penjelasan lengkapnya:

Respon PBB terhadap Kemerdekaan Indonesia

Konferensi Meja Bunda. Foto: Wikipedia

1. Menyelesaikan Konflik antara Indonesia dan Belanda

Mengutip Modul Pembelajaran SMA Sejarah Kelas XII terbitan Kemendikbud, Indonesia mulai menjalin hubungan dengan PBB setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada 31 Juli 1947.

Usulan tersebut disambut baik oleh PBB dengan mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk mengentikan tembak menembak dan menyelesaikan pertikaian melalui arbitrasi atau dengan cara lainnya.

Pada tanggal 25 Agustus 1947, DK (Dewan Keamanan) PBB menerima usul Amerika Serikat mengenai pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik (Committee of Good Offices) untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda.

Komisi ini kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Tiga negara tersebut adalah Australia (dipilih oleh Indonesia), Belgia (dipilih oleh Belanda), dan Amerika Serikat (dipilih oleh Australia dan Belgia).

Dua tahun berselang, tepatnya pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Indonesia dan Belanda segera menghentikan segala aktivitas militer. DK PBB memerintahkan Belanda untuk melepaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak awal Agresi Militer II.

2. Mengakui Kemerdekaan Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar

Melalui hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang digelar di Den Haag, Belanda, 23 Agustus - 2 November 1949, kemerdekaan Indonesia akhirnya diakui Belanda.

Mereka mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat, sebuah negara federal yang terdiri atas Republik Indonesia dengan ibukota di Yogyakarta dan negara federal bentukan Belanda. Sementara itu, kedudukan Irian Barat juga masih harus dirundingkan lagi.

Adapun pengakuan kedaulatan Indonesia oleh PBB disahkan melalui Resolusi dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 86 yang ditetapkan pada 26 September 1950. Resolusi ini dibuat usai PBB sepakat bahwa Indonesia merupakan negara yang cinta akan perdamaian sehingga memenuhi persyaratan dalam piagam PBB.

(ADS)