Perkembangan Politik dalam Islam, dari Periode Klasik hingga Modern

Ilustrasi seminar politik. Foto: Shutter Stock

Politik adalah siasat atau kebijakan yang dilakukan kepala negara dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam pandangan Islam, kebijakan politik digunakan untuk mencapai tujuan besar, guna meraih kebaikan sebanyak-banyaknya.

Lebih luasnya, politik dapat diartikan sebagai strategi seorang pemimpin untuk mencapai tujuan kebaikan tertentu demi memperbesar dukungan dan memperluas jaringan misi yang hendak dicapainya. Adapun dalam praktiknya, kebijakan politik tetap harus disembunyikan agar tujuan akhir yang ingin dicapai dapat berjalan dengan mulus.

Dalam sejarah Islam, perkembangan politik secara umum dibagi menjadi tiga periode, yakni klasik, pertengahan, dan modern. Masing-masing periode memiliki ciri dan karakteristiknya sendiri. Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan tentang perkembangan politik dalam Islam yang bisa Anda simak.

Perkembangan Politik dalam Islam

Seperti disebutkan di awal, secara umum politik dalam Islam dibagi menjadi tiga periode, yakni klasik, pertengahan, dan modern. Pada masa klasik dan pertengahan, pandangan politik umat Islam cenderung bersifat khalifah sentris.

Maksudnya, khalifah sebagai kepala negara memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Rakyat dituntut mematuhi khalifah dan mengikuti semua perintahnya. Bahkan, sebagian pemikir Sunni dinilai sangat berlebihan dalam memperlakukan khalifah.

Ilustrasi seminar politik. Foto: Shutter Stock

Mereka mencari dasar legitimasi keistimewaan kepala negara atas rakyatnya pada Al-Qur'an dan Hadist. Salah satu dalil yang mereka jadikan landasan adalah surat al-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan para pemimpin mereka.

Kemudian surat al-An 'am ayat 165 yang menyatakan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dan meninggikan derajat sebagian manusia atas yang lainnya. Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak berbicara tentang kepatuhan kepada kepala negara. Di antaranya pernyataan Nabi bahwa orang yang keluar dari jemaah dan ketaatan kepada pemimpin, lalu meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliah.

Mengutip buku Pemikiran Politik Islam karya Dr. Muhammad Iqbal, alasan mereka menekankan ketaatan terhadap khalifah adalah demi menjaga stabilitas politik umat Islam itu sendiri agar keadaan negara benar-benar aman dan penegakan syariat Islam terlaksana dengan baik. Para tokoh politik Islam yang terkenal di abad klasik hingga pertengahan antara lain al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun.

Lanjut ke periode modern, politik Islam di masa ini mulai bersentuhan dengan pemikiran Barat. Sebelumnya, pada masa klasik dan pertengahan, umat Islam dapat dikatakan mendominasi percaturan politik internasional.

Ilustrasi praktik politik. Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Dinasti-dinasti Islam silih berganti naik ke puncak kekuasaan politik. Belum lagi munculnya dinasti-dinasti kecil yang ikut mewarnai politik pemerintahan pada era klasik dan pertengahan.

Namun, keadaan berbalik pada masa modern. Kekalahan-kekalahan dinasti Usmani dari Barat membuat rasa percaya diri Barat semakin tinggi. Hal ini ditambah lagi dengan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi Barat, sehingga mereka mampu menjelajah berbagai belahan penjuru dunia.

Pada zaman modern ini, hampir seluruh Dunia Islam mengalami penjajahan Barat. Bangsa barat juga mengembangkan gagasan pemikiran dan kebudayaan mereka ke tengah-tengah masyarakat Muslim.

Menghadapi penetrasi Barat ini, sebagian pemikir Muslim ada yang bersikap apriori dan anti-Barat; ada juga yang menerima mentah-mentah segala yang datang dari Barat, serta ada pula yang berusaha mencari nilai-nilai positif dari peradaban dan pemikiran Barat.

Terlepas dari itu semua, perkembangan politik Islam, khususnya di Indonesia, kini sudah terpusat. Mengutip buku Identitas Politik Umat Islam karya Prof. Dr. Kuntowijoyo, umat Islam kini sudah mulai terbuka pandangannya terhadap politik. Sudah bisa berdiri sendiri dengan tetap memperhatikan Alquran dan sunah, namun tidak melupakan kaidah politik utamanya.

(MSD)