Perkembangan Sistem Perekonomian di Indonesia dari Masa ke Masa

Perkembangan Sistem Perekonomian di Indonesia dari Masa ke Masa. Foto: Shutterstock

Sistem ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai cara suatu masyarakat mengatur kehidupan ekonominya untuk mencapai kemakmuran. Sejarah mencatat Indonesia mengalami beberapa pergantian sistem ekonomi.

Perubahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan seperti orientasi pembangunan serta iklim politik. Sistem ekonomi yang berbeda juga menciptakan kondisi yang berbeda.

Berikut ini adalah rangkuman perkembangan sistem perekonomian di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini:

Ekonomi Nasional (1945-1959)

Setelah proklamasi kemerdekaan, salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu adalah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Namun, karena pada saat itu perang mempertahankan kemerdekaan masih terjadi dan kabinet sering berganti, kondisi ekonomi Indonesia menjadi lemah.

Akhirnya, dikeluarkanlah kebijakan yang disebut “Gunting Syarifudin” atas ide Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Berdasarkan kebijakan tersebut, uang NICA dan uang De Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua.

Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Pada tanggal yang telah ditetapkan, bagian kiri tersebut kemudian harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank.

Sedangkan guntingan kanan dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula, dan akan dibayar tiga puluh tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. Ini dilakukan untuk mengatasi inflasi.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Secara otomatis, perekonomian Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah).

Dikutip dari buku Modul Konsep Sistem Ekonomi Indonesia oleh Drs. H. Bambang Hermanto dan Mas Rasmini, saat itu bangsa Indonesia percaya diri terhadap kekuatan yang dimilikinya sehingga ingin mandiri secara ekonomi. Konfrontasi politik dengan Malaysia dan negara-negara Barat juga membuat investasi asing terhenti.

Masa Demokrasi Ekonomi (1967-1998)

Soeharto, Presiden ke-2 Indonesia. Foto: John Gibson/AFP

Salah satu proyek besar pemerintah Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam skala besar. Dikutip dari buku yang sama, di masa Orde Baru, sistem ekonomi yang digunakan cenderung kapitalistik, di mana Indonesia mulai terbuka dengan dunia internasional.

Soeharto berusaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Beberapa kebijakan yang diambil Soeharto antara lain:

Perekonomian Indonesia memang mengalami perbaikan, namun pembangunan ekonomi saat itu sangat bergantung pada utang luar negeri.

Ekonomi Pancasila (1998-sekarang)

Pancasila. Foto: Wikimedia Commons

Apa sistem ekonomi Indonesia saat ini? Dumairy (1996) menjelaskan, “Ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalis. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialis”.

Menurut Sanusi (2000), sistem ekonomi Indonesia termasuk sistem ekonomi campuran yang disesuaikan dengan UUD 1945. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila di antaranya adalah:

(ERA)